Baru belasan usaha gadai Indonesia yang terdaftar di OJK
"Kalau pergadaian jumlahnya banyak karena ini hampir semua provinsi sudah berdiri gadai swasta meskipun ada yang tiba-tiba, kemudian beberapa bulan tidak ada. Tapi memang jumlah yang mendekati hampir 1.000, yang sudah mendaftarkan ini baru belasan," jelas Firdaus.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha gadai yang telah diterbitkan pada Juli 2016. Meski begitu, masih sedikit usaha gadai di Indonesia yang terdaftar di OJK.
Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan jumlah usaha gadai, khususnya di pinggir jalan mulai berjamur. Sampai saat ini OJK mencatat 1.000 tempat gadai di Indonesia.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Kenapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
"Kalau pergadaian jumlahnya banyak karena ini hampir semua provinsi sudah berdiri gadai swasta meskipun ada yang tiba-tiba, kemudian beberapa bulan tidak ada. Tapi memang jumlah yang mendekati hampir 1.000, yang sudah mendaftarkan ini baru belasan," jelas Firdaus di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (14/2).
Dengan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, nantinya OJK akan mewajibkan pemilik usaha gadai mendaftarkan usahanya paling lambat dua tahun sejak POJK ini terbit.
"Tapi dari sejak kami keluarkan ini kami memberikan masa transisi dalam jangka 2 tahun harus mendaftarkan dan mengajukan permodalan. Yang sudah mendaftarkan ini baru belasan, kita bukanlah POJK dan kamu yakini akan terus berkembang," ujarnya.
Lanjutnya, untuk mendapat izin usaha gadai dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan OJK yang berada di daerah. Sedangkan yang berada di Provinsi akan mendapat izin ke Kantor OJK Pusat yang berada di Jakarta.
"Untuk tingkat Kabupaten/Kota izinnya diberikan Oleh OJK daerah karena skalanya lebih sekali, sedangkan provinsi izinnya dari kantor OJK Jakarta," tutupnya.
Baca juga:
Dari 600 perusahan Fintech, baru 157 yang melapor ke OJK
Cara anyar OJK dukung penguatan permodalan AJB Bumiputera
Pengelola Statuter luncurkan PT AJB sebagai penguat Bumiputera
Catatan kinerja OJK di mata bos perbankan
Ini tanggapan menkeu ada calon DK OJK pernah berurusan dengan KPK
Datangi KPK, Menkeu Sri Mulyani cek rapor 107 calon DK OJK
Ini masukan untuk Pansel pencari Dewan Komisioner OJK baru