Bayar e-money di jalan tol makan waktu 3 detik, tunai 12 detik
Ombudsman Republik Indonesia (RI) memanggil Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) guna melakukan klarifikasi terkait kewajiban transaksi non tunai dan pengenaan biaya pada uang elektronik.
Ombudsman Republik Indonesia (RI) memanggil Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) guna melakukan klarifikasi terkait kewajiban transaksi non tunai dan pengenaan biaya pada uang elektronik.
Anggota BPJT Kuncahyo menilai peraturan mengenai pemberlakuan sistem pembayaran tol secara non tunai tidak ada masalah. Sebab, hal ini merupakan salah satu solusi guna mengurangi kemacetan di jalan tol.
"BPJT terhadap semua operator jalan tol mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat," ujar Kuncahyo di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (27/9).
Dia menambahkan, sistem non tunai bisa mengurangi durasi saat pembayaran tol, sebab transaksi tunai bisa memakan waktu hingga 12 detik. Sementara jika menggunakan kartu, waktu yang diperlukan untuk transaksi hanya 3 detik.
"Jadi kita mengurangi antrian. Karena kita di Jabodetabek hampir semua jalan tol itu volumenya sudah melebihi kapasitas. Jadi itu termasuk solusi yang sejalan dengan program BI," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah segera memberlakukan sistem pembayaran tol secara non tunai. Terhitung sejak 31 oktober 2017, gerbang-gerbang tol di seluruh Indonesia tidak akan melayani lagi pembayaran tol secara tunai.
"Untuk jadi perhatian kita semua. 31 Oktober semua gerbang tidak akan pakai tunai," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry T. Zuna di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Jumat (8/9).
Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk sadar dan mempersiapkan diri. Sebab, semua jenis transaksi yang bersifat tunai akan dihentikan pada 31 Oktober 2017.
"Kalau tunai dia beli kartu. Tidak ada juga uang kembalian. Sudah tidak ada pilihan lagi di tanggal 31 Oktober," tegasnya.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas layanan e-meterai? “Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,” ujarnya.
-
Siapa yang mendorong kerja sama dengan Bank Sentral Spanyol mengenai mata uang digital? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong kerja sama antar bank sentral dalam mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
Baca juga:
Ombudsman sebut BI ngotot aturan isi ulang e-money tak langgar UU mata uang
Ombudsman bakal terbitkan LHP soal dugaan maladministrasi isi ulang e-money
Ombudsman: Sediakan satu gerbang tol untuk transaksi tunai
BI soal isi ulang e-money: Kita akan cari solusi terbaik
Bos Mandiri sebut dana mengendap di e-money tak bisa digunakan perbankan
Ada maladministrasi soal isi ulang e-money, BI dipanggil Ombudsman
Alasan pelayanan, masyarakat kena duit tambahan