Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025
Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku sedang menyiapkan penataan aparatur sipil negara (ASN) atau bursa transfer PNS untuk mengisi kementerian baru di Kabinet Merah Putih.
Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Mohammad Averrouce memproyeksikan, proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
"Secepatnya. Harus selesai sebelum ganti tahun. Dua sampai tiga minggu (rampung), sebelum Desember sudah selesai," ujar Averrouce kepada Liputan6.com, Kamis (24/10).
Untuk skema pemindahannya, ia memberi contoh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang lenyap dalam kabinet baru.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun telah membentuk dua kementerian koordinator baru, yakni Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Pangan. Nantinya, para PNS di Kemenko Marves akan dipindahkan ke dua kemenko baru ini.
"Berpindah ngikutin tugas dan fungsinya, nanti dikirimkan sesuai dengan aspeknya. Kalau misalnya terkait dengan infrastruktur, tentunya di Kemenko Infrastruktur. Misalnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur (dan Transportasi), ya ke sana," bebernya.
"Misalnya juga ada (Deputi) Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Kan nanti masuk ke Kemenko Pangan," dia menambahkan.
Meskipun berpindah kantor, pemerintah berupaya proses pemindahan ASN ini tidak merugikan siapapun. Dengan menempatkan PNS tidak jauh dari peran yang dijalani sebelumnya.
"Pokoknya tidak merugikan siapa-siapa. Nanti dikonsolidasikan ke kementerian koordinator baru. Tugas dan fungsinya nanti beralih, dan SDM-nya kita alihkan juga, tapi jangan merugikan SDM yang ada," tutur Averrouce.
Sri Mulyani Rombak Susunan Anggaran
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
"Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025," kata Sri Mulyani di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu (23/10).
Menurutnya, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
"Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan," tambah dia.
Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menkeu mengatakan sinergi akan terus dilakukan sehingga restrukturisasi K/L dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.
"Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat," tuturnya.