Belanja IT pemerintah Rp 14 Triliun terbuang sia-sia
Bandwidth yang besar, hanya digunakan sebesar 15 persen
Program pemerintah menghubungkan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan setiap kementerian dan lembaga negara, tidak berjalan efektif. Dana Rp 14 triliun yang digelontorkan membangun IT pemerintah dinilai terbuang sia-sia.
"Ini tidak ada budaya berbagi antara pusat dan daerah," kata Wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Eko Prasojo dalam seminar Reformasi Birokrasi Summit di Jakarta, Selasa (9/9).
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Apa itu Jaran Kepang? Asal usul Jaran Kepang adalah salah satu seni pertunjukan yang berkembang di berbagai daerah di Jawa, termasuk Malang.
-
Apa yang dimaksud dengan kesepian? Kesepian adalah perasaan kesepian, terisolasi, dan tidak terhubung dengan orang lain.
-
Kapan Gege meninggal? Joe atau Juhana Sutisna dari P Project mengalami duka atas meninggalnya putra kesayangannya, Edge Thariq alias Gege, pada pertengahan Mei 2024.
-
Kapan embung di Kebumen itu dibangun? Embung itu terletak di daerah perbukitan, tepatnya di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Selintas tidak ada yang salah dengan pembangunan embung itu. Namun sejak dibangun pada tahun 2018 lalu, embung itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan warga.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, antar kementerian tidak terkoneksi secara optimal. Bandwidth yang besar, hanya digunakan sebesar 15 persen. KemenPANRB, telah membuat masterplan program e-goverment bertujuan mengontrol biaya IT. Program 3 tahun lalu ini, sudah diserahkan ke kementerian. "RUU itu enggak mungkin sekarang, maka diserahkan ke pemerintahan berikutnya," kata dia.
Selain e-goverment yang masuk dalam 9 program percepatan, ada RPP pensiun dini yang disiapkan untuk pemerintahan baru. Untuk syarat dari pensiun dini yakni PNS yang sudah bekerja selama 20 tahun atau minimal berusia 50 tahun.
"Mungkin dengan pemerintahan baru, punya visi perubahan jadi bisa diterima. Purna bakti ini belum jadi program, artinya apa-apa yang direncanakan MenPAN sendiri sudah berkomitmen menyiapkan dokumen terkait."
Yang ditetapkan tahun ini adalah simple salary sistem. Di mana, program ini sebagai efisiensi belanja pegawai. n"Sudah review belanja honor di Kementerian bersama BPKP," katanya.