Ini Beban yang Harus Ditanggung Operator Seluler di Indonesia, Pemerintah Diminta Bantu
Beban operator seluler selama ini sungguh berat. Tidak hanya bisnisnya saja, namun 'upeti' yang mesti dibayarkan ke pemerintah pun makin bengkak.
Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Djatmiko Djati, dalam forum diskusi Indotelko mengungkapkan tantangan bagi operator telekomunikasi Indonesia dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital.
Beberapa tantangan utama yang menjadi sorotan adalah rendahnya pertumbuhan pendapatan dibandingkan beban biaya, dominasi layanan over the top (OTT), dan meningkatnya jumlah penyedia layanan internet ilegal.
"Pertumbuhan pendapatan saya lihat itu hanya sekitar 5,69 persen. Tapi pertumbuhan beban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi itu adalah 12,1 persen. Jadi gapnya akan semakin lama, semakin besar," kata Djati di Jakarta, Kamis (12/12).
Kondisi inilah yang membuat operator semakin tertekan untuk terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, terutama di tengah kebutuhan pembangunan jaringan baru seperti 5G.
Selain itu, layanan OTT menjadi juga jadi tantangan lain yang signifikan. Layanan seperti streaming video dan media sosial memanfaatkan jaringan operator tanpa kontribusi pendapatan yang seimbang.
"Pendudukan trafiknya di jaringan tuh 70–80 persen, tapi return atau income-nya itu ke dalam operator tuh nggak sebagian, sangat kecil. Kalau nggak salah hanya berapa, 2 persen atau berapa dengan impact-nya," katanya.
Tekanan lain datang dari meningkatnya penyedia layanan internet ilegal, yang menawarkan tarif lebih murah tetapi tidak memenuhi kewajiban regulasi. Ini membuat tidak hanya operator resmi rugi, tetapi juga merusak pasar penyedia layanan internet di Indonesia.
"Sekarang mulai bertumbuhan juga penyedia internet ilegal, yang menyediakan tarif yang jauh lebih kurang karena ilegal memang nggak ada apa namanya, nggak memenuhi sebuah kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah," tambah Djati.
Dengan semua tantangan yang ada, Djati turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang adil dan mengurangi beban operator.
"Kalau tidak ada intervensi atau campur tangan pemerintah dalam hal ini, ya akan berat," jelasnya.
Reporter magang: Nadya Nur Aulia
