Belanja pegawai di atas 50 persen, daerah ini tak boleh tambah PNS
Daerah tersebut masuk dalam kategori darurat PNS atau tidak aman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy mengatakan pemerintah daerah yang telah menghabiskan anggaran belanja aparaturnya di atas 50 persen tak diizinkan untuk menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kementerian PAN-RB mencatat ada 244 kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja pegawai di atas 50 persen. Bahkan, saat ini terdapat sejumlah daerah dengan belanja pegawai hingga mencapai 70 persen dari APBD.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Siapa yang mendampingi Kris Dayanti di Posyandu? Kris Dayanti terlihat berfoto bersama kader Posyandu.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Krisdayanti menjadi nenek? Kris Dayanti udah jadi nenek di bawah usia 50 tahun.
-
Kapan tes CPNS kedinasan dimulai? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).
Menurut Yuddy, daerah tersebut masuk dalam kategori darurat PNS atau tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam mendanai kebutuhan pembangunan.
"Pasti untuk mengangkut sampah saja tidak mampu, pasti carut-marut kotanya," ujar Yuddy, Kamis (10/3).
Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengaku pihaknya bakal mengeluarkan aturan agar pemerintah daerah memetakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDM di masing-masing daerahnya.
Pemetaan itu dilihat dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan. Pemetaan kompetensi, kualifikasi dan kinerja SDM daerahnya sebagai bahan untuk mengetahui kondisi dari masing-masing SDM.
Dalam penataan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu pertahankan dan mendorong SDM yang kompeten, qualified, dan berkinerja. Kemudian, diklat, mutasi atau redistribusi untuk SDM yang masih potensial dikembangkan dan penanganan SDM kuadran IV, misalnya dengan pensiun dini.
"Namun hal ini sangat tergantung dari keuangan negara. Terakhir, rekrutmen SDM aparatur harus tepat sasaran sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah. Semua ini ada tahapan-tahapannya dan dilakukan verifikasi dan validasi," pungkas dia.
Baca juga:
Belanja pegawai lebih 50 persen, Pemda 'diharamkan' rekrut PNS baru
Kepala daerah baru dilantik harus optimalkan serapan anggaran
Ketua DPR dukung Jokowi kontrol menteri gunakan anggaran
KemenPAN-RB: Belum ada kebijakan penerimaan CPNS 2016
Terlalu banyak, jumlah PNS akan dikurangi dengan sistem pensiun
DPD dukung langkah Menteri Yuddy selesaikan masalah honorer K2
Jokowi minta menteri pegang penuh anggaran, tak diberi ke anak buah