Belanja Pemerintah Kuartal III 2021 Anjlok Menjadi Hanya 0,66 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan belanja pemerintah pada kuartal III-2021 hanya 0,66 persen. Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 8,03 persen dan periode yang sama pada tahun lalu dengan tumbuh 9,76 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan belanja pemerintah pada kuartal III-2021 hanya 0,66 persen. Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 8,03 persen dan periode yang sama pada tahun lalu dengan tumbuh 9,76 persen.
"Realisasi konsumsi pemerintah tumbuh 0,66 persen di triwulan III-2021," kata Ketua BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/11).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Siapa yang menyampaikan sejumlah catatan terkait usulan tambahan anggaran BPS? Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dimaksud dengan bunga persen pinjaman? Bunga persen pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman.
Penurunan belanja pemerintah diperkirakan karena belanja pegawai yang mengalami kontraksi. BPS mencatat kontraksi untuk belanja pegawai mencapai 12,62 persen. "Belanja pegawai mengalami kontraksi 12,62 persen," kata dia.
Berdasarkan komponen konsumsi pemerintah, konsumsi kolektif terkontraksi -1,81 persen dari yang sebelumnya di kuartal II tumbuh 2,91 persen. Begitu juga dengan belanja individu yang mengalami penurunan menjadi 8,26 persen dari sebelumnya tumbuh 9,60 persen.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong peningkatan realisasi belanja barang dan jasa APBN yang tumbuh 12,40 persen. Kenaikan belanja barang dan jasa pada pengeluaran konsumsi individu didominasi pertumbuhan belanja non operasional yakni belanja untuk program penanganan pandemi.
Beberapa di antaranya untuk program vaksinasi Covid-19, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 dan dukungan kesehatan lainnya. Sementara dari sisi konsumsi kolektif didominasi belanja BLU dan belanja pemeliharaan pada infrastruktur.
Baca juga:
Per Kuartal III-2021, Penyerapan Anggaran Ditjen Migas ESDM Baru 52,53 Persen
Per 22 Oktober, Penyerapan Anggaran PEN Baru 58,4 Persen dari Target Rp744 Triliun
Penyerapan Anggaran Kesehatan Capai Rp170,8 Triliun di September 2021
Menkeu Sebut Penyerapan Anggaran Kesehatan Tahun ini Lebih Baik Dibanding 2020
Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Anggaran Belanja Besar-besaran
Pemerintah Pastikan APBN Hadir di Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat
Sri Mulyani Geram Banyak Pemda Lamban Belanjakan APBD