Belum setahun jadi menteri, Susi Pudjiastuti disikat kanan kiri

Beberapa kebijakannya dikritik habis dan dinilai tidak berpihak pada nelayan.

2015-06-18 09:02:00

Dalam kurun waktu delapan bulan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mulai merasakan 'tidak enaknya' menjadi pejabat negara yang tindak tanduk, sikap, perkataan, tindakan, hingga kebijakan menjadi sorotan rakyat.

Hasil survei yang dilakukan PolcoMM Institute menyebutkan bahwa kinerja Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti paling banyak diketahui publik melalui pemberitaan media massa. Tidak hanya melalui hasil survei, di internal kabinet kerja, Menteri Susi dapat ranking satu di antara menteri-menteri lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, belum satu tahun menjadi menteri, Susi cukup produktif mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebut saja moratorium izin kapal asing menangkap ikan di Indonesia, kebijakan larangan penggunaan cantrang, larangan bongkar muat hasil tangkapan ikan di tengah laut, hingga larangan menangkap lobster dan kepiting yang masih bertelur.

Dia mengklaim kalau kebijakan yang dikeluarkannya hanya bertujuan mengajak pengusaha sektor kelautan dan perikanan berbisnis dengan baik tanpa merusak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

"Saya sih anjurkan supaya itu disegani. Kita memakai otoritas kita untuk kebaikan, isu lingkungan. Sedikit keras ya sudah saatnya. Membawa pengusaha yang punya tanggung jawab," kata Menteri Susi, kemarin.

Kebijakan yang dikeluarkannya tentu berdampak pada pelaku bisnis sektor perikanan hingga nelayan. Beberapa kebijakannya dikritik habis. Bahkan, serangan bertubi-tubi harus dirasakan Menteri Susi dari pihak-pihak yang tak sejalan dengannya.

Merdeka.com mencatat curhat Menteri Susi ketika dihajar kanan kiri. Berikut paparannya.

Dituntut Rp 1 triliun

Lahirnya kebijakan dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan diwarnai pro kontra. Tetap ada pihak-pihak yang tak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi curhat mengenai hal ini. Dia mengaku dituntut oleh pihak-pihak yang tak bisa lagi mengeruk kekayaan kelautan Indonesia.

"Maling menuntut kita karena tidak bisa bawa barang curian lagi, menuntut saya Rp 1 triliun," ujar Menteri Susi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (17/6).

Disuap Rp 5 triliun

Di tengah hangatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan dari akun twitternya. Susi mengaku 'disuap' sebesar Rp 5 triliun agar dia mundur dari jabatannya. Namun menurut Susi, angka itu terlalu besar untuk seorang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Saya dapat kabar 5T (Rp 5 triliun) untk saya walk away. Nilai yg sangat banyak. Saya bangga tarif untk seorang lulusan SMP begitu mahal," kata Susi dalam akun twitternya @susipudjiastuti.

Walau dirayu uang triliunan, Susi menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya ini. Sebab posisinya yang diembannya ini mempunyai tanggung jawab tinggi demi kemajuan Indonesia.

Susi juga pernah mengaku bahwa jabatan yang diembannya saat ini karena Presiden Joko Widodo yakin atas kemampuannya. Maka itu dirinya pantang menerima sepeser pun untuk mundur.

"Tapi Nurani & Kebebasan saya tidak mungkin saya jual, Indonesia terlalu Hebat untk ribuan triliun. Kehormatan yg membawa saya ke jabatan ini," ungkapnya.

Sering didemo

Beberapa kali, ratusan nelayan yang tergabung menggelar demonstrasi menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang larangan penangkapan lobster (panulirus), kepiting (scylla) dan rajungan (portunus pelagicus) dalam kondisi bertelur. Aturan ini dinilai mematikan nelayan kecil.

Tak hanya itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015, yang menyebut larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), juga dinilai merugikan para nelayan.

Nelayan sempat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya karena kebijakannya yang 'mengebiri' nasib para nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menemui Presiden Joko Widodo. Susi curhat kepada Jokowi sering didemo lantaran melarang nelayan untuk menangkap lobster, kepiting dan rajungan yang sedang bertelur.

"Laporan (ke Presiden), ngobrol aja, saya banyak didemo, banyak yang marah, itu aja," ungkap Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).

Dikirim surat kaleng

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat surat tanpa disertai pengirimnya alias surat kaleng. Isinya berkaitan dengan aksi Menteri Susi dan stakeholder menangkap serta menenggelamkan kapal asing yang menjalankan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Namun Susi tidak menunjukkan secara fisik, surat yang diterimanya itu.

"Saya dapat surat anonim, tidak ada tujuan dan pengirimnya siapa. Intinya untuk mempengaruhi penanganan kapal-kapal yang kita tangkap," ujar Susi kepada wartawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Susi memaparkan, paragraf awal surat itu menyatakan dukungan pemerintah terhadap praktik illegal fishing. Namun di akhir surat, penulis justru meminta Menteri Susi mempertimbangkan lagi hukuman berupa penenggelaman kapal.

"Apakah tidak berlebihan dengan menenggelamkan kapal?" kata Susi menirukan akhir dari kalimat dalam surat itu.

Diancam disantet

Tekanan berat sebagai pembantu presiden sangat dirasakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Berbagai ancaman lisan, tulisan hingga mistik kerap dirasakan.

Seperti cerita Susi tentang santet. Bekas bos maskapai Susi Air itu mengklaim, selama menjabat sebagai menteri, dirinya pernah diancam disantet tujuh turunan.

Susi menyebut, ancaman itu diperolehnya dari Kalimantan. Dia menduga ancaman mistik itu lantaran pihaknya melarang melakukan ekspor kepiting bertelur.

"Saya dapat SMS dari orang Kalimantan untuk menyantet 7 turunan karena melarang kepiting telur diekspor," kata Susi di Jakarta, Selasa (13/1).

Meski mendapat ancaman mistik, Susi tetap menanggapi santai. "Saya saja baru satu cucu, bagaimana mau tujuh turunan," ujarnya sambil tersenyum.

(mdk/noe)