Berkah Tax Amnesty, DJP dapat 26.746 WP baru
Berkah Tax Amnesty, DJP dapat 26.746 WP baru. Jumlah ini berasal dari 15.856 orang yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usai adanya Tax Amnesty dan 10.890 orang sebelumnya. program amnesti pajak juga membuat sekitar 66.586 wajib pajak yang sebelumnya kerap mangkir bayar pajak kini membayar secara taat.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugeasteadi, mengungkapkan sepanjang program Tax Amnesty periode I pihaknya mendapat sekitar 26.746 wajib pajak (WP) baru. Jumlah ini berasal dari 15.856 orang yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usai adanya Tax Amnesty dan 10.890 orang sebelumnya.
"WP yang terdaftar setelah ada Tax Amnesty jumlahnya 15.856 dan 10.890 sebelum ada Tax Amnesty," ujar Ken saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/10).
Menurutnya, program amnesti pajak juga membuat sekitar 66.586 wajib pajak yang sebelumnya kerap mangkir bayar pajak kini membayar secara taat.
Dirinya berseloroh bahwa dengan adanya Tax Amnesty ini yang diuntungkan ialah direktur ekstensifikasi. Sebab, beban pekerjaannya semakin ringan.
"Yang paling senang itu Direktur Ekstensifikasi. Tidak kerja apa-apa, tapi dapat wajib pajak banyak," candanya.
Baca juga:
Pengusaha ungkap ada WP besar menyamar jadi UMKM demi Tax Amnesty
Apindo: Harta pengusaha besar belum semua ikut Tax Amnesty
Bos pajak sebut generasi reformasi kunci keberhasilan Tax Amnesty
Tokoh pemuda Hercules tiba-tiba datangi Kantor Pajak Kemenkeu
Pencapaian Tax Amnesty masih jauh dari data harta WP di luar negeri
Misbakhun tegaskan tax amnesty buat seluruh rakyat, termasuk SBY
Tax amnesty periode I dianggap sukses, Ketua DPR puji Sri Mulyani
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.