BI catat 227 money changer di Jawa Barat ilegal
Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau biasa disebut money changer harus memiliki izin terdaftar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/20/PBL/201 tentang KUPVA BB atau Money Changer.
Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau biasa disebut money changer harus memiliki izin terdaftar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/20/PBL/201 tentang KUPVA BB atau Money Changer.
Nyatanya masih banyak money changer yang beroperasi namun tidak berizin. BI Jawa Barat mencatat ada 227 money changer ilegal atau tidak terdaftar yang tersebar di kabupaten kota di Jawa Barat.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
"Berdasarkan data per 7 Oktober 2016 yang berizin tercatat 26 penyelenggara. Sedangkan jumlah yang tidak berizin memang tidak diketahui secara persis tapi identifikasi market intelligence kami ada 227 penyelenggara yang tersebar di Jawa Barat," ujar Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Jawa Barat Ismet Inono di Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/4).
Ismet menyebutkan kebanyakan money changer tidak berizin itu dilakukan oleh pengusaha toko emas, pedagang kaki lima (PKL), juga perhotelan. Kebanyakan mereka juga belum mengetahui aturan perizinan tentang KUPVA-BB.
Dia menuturkan pemberlakuan aturan ketat untuk money changer dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana kejahatan seperti peredaran narkoba atau terorisme hingga pencucian uang. Sebab, pengusaha penukaran valuta asing bisa dituduh terlibat jika melayani konsumen untuk kepentingan yang berpotensi pidana.
"Bisa nanti dimanfaatkan kegiatan ilegal narkoba, bisa teroris dan sebagainya. Ada kasus di Batam Januari 2017 kemarin ada Kupva BB yang dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Ini yang kita hindarkan supaya mereka tidak dituduh terlibat," katanya.
Oleh karena itu, BI mengeluarkan aturan masa transisi hingga 7 April 2017 mendatang untuk segera mendaftarkan perizinannya. Tercatat setelah imbauan masa transisi dikeluarkan ada tambahan 8 money changer yang mendaftar dan telah memiliki izin di Jawa Barat.
Setelah pada masa transisi tersebut maka, money changer ilegal tidak boleh lagi beroperasi karena akan ada ancaman penindakan. Menurutnya, BI telah bekerja sama dengan kepolisian dan dinas pemerinah daerah terkait untuk melakukan penindakan dan penertiban money changer tidak berizin yang masih nekat beroperasi.
"Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha dan/atau mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud kepada KUPVA-BB tidak berizin," kata Ismet.
Dia menyebutkan bagi pengusaha money changer yang ingin mengajukan izin dapat mendatangi kantor perwakilan Bank Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut atau konsultasi dapat menghubungi melalui telepon nomor 022-423223.
Ismet menegaskan bagi money changer ilegal yang tidak berminat mengurus izin agar menghentikan usahanya terutama setelah masa transisi. Namun bagi yang ingin mendaftarkan usahanya, BI tetap membuka bahkan setelah tanggal 7 April masih terus dibuka pendaftaran dengan syarat tidak boleh beroperasi selama izin belum dikeluarkan.
Adapun money changer yang telah berizin per 31 Maret 2017 di Bandung ada 9 yakni, PT Aria Jaya Lestari, PT.Daya Mutiara Asia, PT.Dwipa Mulia. PT. Golden Money Changer, PT. Restu valuta Mas, Jara Sakurai Trivanza Mandiri, PT. Untung Prima Valasindo, PT. Swarnadwipa Inti Prima. Untuk Sukabumi ada 4 yakni, PT. Nirmala Malsa Prima, PT. Central Aneka Saudara, PT. Cendrawasih Prima Valasindo, PT. Famili Valas Jaya.
Sementara di Cianjur ada 3 yaitu, PT. Das Investama K., PT. Beringin Prima valasindo, PT. Ibu Kota Valasindo. Subang yakni PT. Surya Langgeng Valutama, di Purwakarta ada 3 yaitu, PT. Shandiya Valuta Mandiri, PT. Valuta Centra Asia, PT. Tjantik Elnus Valas.
Untuk Cirebon ada 7 yaitu, PT. Grade Atha Mandiri, PT. Cahaya Pelangi, PT. Cangkol Mitra Arhta, PT. Kharisma Inti Mandiri, PT. Cipta Restu Rasa, Pr. Agung Santosa Sejahtera, PT. Tiawan Valas. Indramayu terdapat 5 yaitu, PT. Ratu Pelangi valasindo, PT. Prima Jaya Artha, PT. Prima Arta Persada, PT. Makmur Valasindo, PT. Bahagia Money Changer. Ciamis yakni PT.Rizqi Wali Amarta dan di Pangadaran PT Nukita Wisata Pengandaran.
Baca juga:
Donald Trump tuding RI curang dalam berdagang, ini pembelaan BI
BI: Kabar uang NKRI dipalsukan itu hoax
Heboh Rupiah baru dipalsukan, ini tanggapan BI
Maret deflasi, BI optimistis inflasi 2017 sesuai target 4 persen
BI perlu antisipasi perkembangan fintech
AS buat Tax Amnesty, BI harus hati-hati turunkan suku bunga acuan
Bisa jadi alat bayar, Kartin1 diklaim dilengkapi pengamanan berlapis