BIN klaim kantongi lokasi pintu masuk kapal asing pencuri ikan

BIN akan menyerahkan informasi ini pada Bakamla agar segera ditutup dan melakukan patroli rutin.

Presiden telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pencurian ikan yang saban tahun telah merugikan negara sekitar Rp 300 triliun. Pada hari ini, satgas tersebut rapat perdana yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pada rapat kali ini, Satgas menyepakati untuk menutup titik rawan sebagai pintu masuk para pencuri ikan. Nantinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan mengeksekusinya dan melakukan patroli sesuai informasi yang didapat dari Badan Intelejen Nasional (BIN).

Kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan pihaknya telah memetakan titik-titik pintu masuk yang kerap digunakan oleh kapal asing pencuri ikan. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Bakamla.

"Memang secara geografis kita sangat sulit. Dengan negara kepulauan seperti itu ada jutaan titik bisa diterobos. Tapi ada rute klasik mereka. Dari Thailand (titik) ini dari Filipina (titik) ini," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/11).

Dia juga menambahkan personil BIN dan Bakamla akan menyebar di daerah untuk memberikan data intelejen yang dibutuhkan.

Sebagai informasi, Satgas IUU Fishing dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, di mana selain Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas, maka Wakil Kasal TNI AL merupakan Kepala Pelaksana Harian Satgas itu.

Sedangkan Wakil Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, dan Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Anggota Satgas juga terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman, dan Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Termasuk di dalamnya Pertamina, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Badan Intelejen Negara (BIN), Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca juga:
LSM nilai regulasi penegakan hukum di laut RI tumpang tindih
Gandeng Google, RI negara pertama pemantau penangkapan ikan online
Setahun bertugas, Menteri Susi dipuji anak buah sebagai sosok tegas
Menteri Susi imbau pejabat tak jadi perantara pencuri ikan
Bikin Satgas antipencurian ikan, Menteri Susi libatkan Pertamina
Menteri Susi ledakkan kapal ikan asing di Langsa
Menteri Susi tenggelamkan 3 kapal asing pencuri ikan di Batam