BKPM sebut revisi aturan DNI diterbitkan pertengahan April
"Secara paralel memang Perpresnya sudah disiapkan. Saya harapkan, pertengahan April ini sudah bisa selesai."
Pemerintahan Joko Widodo telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X pada Februari 2016 lalu. Salah satu isinya mengenai hasil revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di beberapa sektor usaha Tanah Air yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Presiden No 39 tahun 2014. Meski begitu, belum ada peraturan yang pasti dari hasil revisi tersebut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan regulasi mengenai revisi DNI masih dalam tahap konfirmasi yang melibatkan berbagai kementerian. Sehingga perlu ada konfirmasi lebih lanjut sebelum DNI menjadi produk hukum.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
"DNI itu sudah dalam taraf sebetulnya sudah selesai. Cuma memang, kan DNI itu melibatkan lebih dari 10 kementerian. Sehingga, sebelum itu didudukkan menjadi produk hukum, memang ada proses konfirmasi," kata Franky di kantornya, Jakarta, Senin (4/4).
Peraturan Presiden (perpres) mengenai revisi DNI sudah ada, namun masih ada beberapa hal yang perlu di konfirmasi. Dengan begitu, Franky berharap payung hukum ini bisa diterbitkan pertengahan bulan ini.
"Secara paralel memang Perpresnya sudah disiapkan. Saya harapkan, pertengahan April ini sudah bisa selesai," imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong kemudahan investasi di Indonesia, salah satunya dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan jilid X. Dalam kebijakan tersebut, ada 35 bidang usaha yang dibuka 100 persen untuk asing, seperti industri crumb rubber, cold storage, pariwisata, restoran, bar, cafe, usaha rekreasi, seni, dan hiburan.
Baca juga:
Pengusaha muda nilai paket kebijakan ekonomi belum berdampak
Paket kebijakan XI, OJK yakin target penyerapan KUR tercapai
INSA sebut Paket Kebijakan XI bisa tekan dwelling time jadi 2 hari
Pemerintah buat properti RI bersaing dengan negara tetangga
Pemerintah tugaskan PT Pos himpun dana masyarakat
Paket kebijakan XI, pemerintah Jokowi buat harga obat lebih murah
Isi paket kebijakan XI, dwelling time ditarget turun jadi 3,7 hari