Blak-Blakan Pemerintah Naikan UMP 6,5 Persen Demi Kejar Target
Pemerintah menargetkan dalam kurun 10 tahun ke depan pendapatan per kapita Indonesia tembus USD12.000
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum provinsi (UMP) nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen yaitu, demi mengejar target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Bersamaan dengan itu, persentase kenaikan UMP tahun 2025 juga untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah.
"Jadi, kita ingin mempercepat pembangunan, sehingga dalam waktu 10 tahun dapat mencapai angka pendapatan per kapita di atas USD12 ribu,” kata Airlangga.
- Ungkit Kondisi Tahun 1995, Pemerintah Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen di Era Pemerintahan Prabowo
- DPR Sahkan UU APBN 2025, Target Pendapatan dari Pajak Rp2.490 Triliun
- Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
- DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025
Saat ini, lanjut Airlangga, sudah ada beberapa provinsi di Indonesia yang pendapatan per kapitanya yang cukup tinggi. Misalnya, di Jakarta sebesar USD22 ribu, lalu di Kalimantan Timur dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera mempunyai pendapatan per kapita sekitar USD17 ribu.
“Jadi, tugas Pemerintah adalah bagaimana agar lebih setara, tidak ada disparitas (pendapatan) antara satu daerah dengan daerah lainnya," ucapnya.
Selain itu, fundamental perekonomian Indonesia sampai saat ini masih solid. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2024 adalah 4,95 persen. Ia mengklaim, pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara seperti Singapura sebesar 4,1 persen, Arab Saudi sebesar 2,8 persen, dan Meksiko sebesar 1,5 persen.
“Pertama-tama, Indonesia berhasil tumbuh di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir. Hanya sedikit negara seperti Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi di bawah 2 persen," tegasnya.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga cukup aktif dalam keanggotaannya di berbagai forum ekonomi multilateral. Misalnya, Indonesia merupakan penggagas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang salah satunya mengikutsertakan China di dalamnya, kemudian bersama Amerika juga membentuk Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Indonesia juga sedang berproses untuk aksesi menjadi anggota OECD dan BRICS.
Airlangga bilang, tujuan dari penandatanganan berbagai perjanjian multilateral tersebut yakni antara lain untuk membuka pasar perdagangan baru, meningkatkan dan menyelaraskan standar perdagangan dan keuangan, serta menarik lebih banyak investasi yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja juga.
“Karena target investasi kita tahun ini sekitar Rp1.900 triliun, dan saya kira tahun depan akan dibutuhkan investasi lebih dari Rp2.100 triliun, jadi kita butuh lebih banyak teman maupun investor,” tandasnya.
Prabowo Tetapkan Upah Minimum Nasional 2025 Sebesar 6,5 Persen
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional tahun 2025. Prabowo memutuskan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024.
"Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita umumkan untuk naikkan upah rata-rata minimum nasional 6,5 persen," kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Adapun nilai rata-rata upah minimum nasional tahun 2024 sebesar Rp3.113.359. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 untuk Provinsi Jakarta saat ini sebesar Rp5.067.381 per bulan.
Meski demikian, kenaikan UMP 2025 ini lebih rendah dari tuntutan serikat. Misalnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8 persen hingga 10 persen pada tahun 2025.