Bos BKPM Soal Kementerian Investasi: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia angkat suara terkait dengan pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu memang menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia angkat suara terkait dengan pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu memang menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya ini pembantu presiden jadi itu kewenangan dari bapak presiden. Itu adalah hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers, di Kantornya Jakarta, Senin (26/4).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
Bahlil mengaku tidak memiliki kewenangan atau intervensi terhadap kementerian baru tersebut. Sebab, saat ini BKPM hanya mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan baik dalam aturan maupun perintah lisan.
Hal tersebut ditujukan dalam rangka menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi dan bagaimana memudahkan semua bagi investor baik dalam maupun luar negeri dan mendorong tumbuhnya dunia dunia usaha baru.
"Itu posisi kami di sini jadi. Sekali lagi mohon maaf posisi BKPM tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberikan penjelasan detail terkait dengan apa yang ditanyakan memang itu bukan domain BKPM," jelasnya.
Baca juga:
Fadli Zon Soal Kementerian Investasi: Jangan Ada Masukan Keliru ke Presiden
Kementerian Investasi Diharapkan Bisa Fasilitasi Kebutuhan Calon Investor
PPP Bicara 3 Calon Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia, Rapsel Ali dan Witjaksono
Anggota DPR Siap Kawal Kinerja Kementerian Baru Besutan Presiden
Anggota DPR Sebut Pembentukan Kementerian Investasi Tak Selesaikan Masalah
Mengupas Pembentukan Kementerian Investasi, Anggaran BKPM Naik Hingga Formasi PNS