Bos OJK: UMKM Kesulitan Akses Kredit Silakan Lapor ke Kami
Untuk mendapatkan akses pembiayaan, menurut Wimboh, kelompok UMKM dapat melapor ke TPAKD yang tersebar di daerah maupun langsung ke OJK di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meminta kelompok UMKM di daerah yang merasa kesulitan mengakses kredit pinjaman modal usaha segera melapor ke lembaganya.
"Silakan kalau ada di daerah, kelompok klaster (UMKM) yang belum mendapat pembiayaan karena alasan apapun, tolong disampaikan kepada kami," kata Wimboh dalam Rapat Koordinasi Tim dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dipantau secara virtual di Yogyakarta, Kamis (16/12).
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Dimana OJK mengadakan kegiatan edukasi literasi keuangan untuk guru dan pelaku UMKM? Upaya OJK tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan “Edukasi Keuangan dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional 2023” di Blora, Jawa Tengah, Selasa (5/12).
Untuk mendapatkan akses pembiayaan, menurut Wimboh, kelompok UMKM dapat melapor ke TPAKD yang tersebar di daerah maupun langsung ke OJK di Jakarta. "Kami sangat terkejut kalau ada masyarakat yang kesulitan untuk akses pembiayaan, " kata dia.
Seperti laporan salah satu kelompok UMKM di Temanggung, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Wimboh mencontohkan, tim dari OJK langsung datang dan memberikan akses pinjaman modal.
"Sudah viral ternyata klaster tertentu di Temanggung kesulitan (akses modal), kami langsung datang dan langsung kami 'cendol' (tindaklanjuti). Ini adalah keberpihakan kami kepada UMKM, " kata dia.
OJK, lanjut Wimboh, terus mendukung berbagai inovasi skema kredit pembiyaan yang diinisiasi TPAKD di daerah seperti konsep pinjaman melawan rentenir.
"Beberapa pemda membuat pinjaman melawan rentenir, silakan saja. Setiap daerah silakan dibuat, bahkan dibeberapa daerah ada program yang disebut KUR dalam bentuk klaster, silakan kami dorong," ujar Wimboh.
Tak Akses Pinjol Ilegal
Wimboh berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengakses pinjaman online ilegal untuk mendapatkan modal.
Karena itu, menurut dia, selain terus menggenjot akses modal, OJK juga bakal menggencarkan upaya peningkatan literasi kuangan masyarakat.
"Ini semua tidak akan pernah berhenti. Tantangan kita semakin banyak, semakin cepat memberi akses (modal) masyarakat, literasi keuangan harus terus sehingga pinjol yang ilegal bisa dipahami masyarakat," tutur Wimboh.
(mdk/idr)