BP Tapera: Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Dimulai 2027

BP Tapera: Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Dimulai 2027

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberi sinyal bahwa program Tapera tetap akan dijalankan pada 2027 mendatang. Dia menyebut, pemotongan gaji untuk iuran Tapera akan dilakukan terhadap para pekerja swasta.

"2027 itu kan hanya segmen pekerja swasta ya," kata Heru dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Senin (10/6).

Namun, Heru tidak bersedia mengungkapkan waktunya pemotongan program Tapera bagi golongan pekerja lainnya. Termasuk pekerja mandiri yang ikut masuk tergolong peserta Tapera.

"Kalau segmen pekerja lainnya tidak diatur secara spesifik, menunggu kesiapan BP Tapera dan Komite," tegasnya.

Meski demikian, dia berjanji penerapan potongan program Tapera bagi pekerja akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, BP Tapera tengah fokus untuk memperbaiki tata kelola aturan teknis pemotongan Tapera.

"Pasti secara gradual, gak mungkin dipungut secara bersama-sama," tegasnya.

Lanjutnya, BP Tapera masih fokus mematangkan infrastruktur dari segi IT, sumber daya manusia, hingga infrastruktur. Dia mencatat, saat ini BP Tapera hanya mempunyai 197 pegawai dan belum memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.

"Bisnis model itu dibangun oleh BP Tapera itu approve dengan multi stakeholder dan membangun tata kelola yang lebih baik sehingga transparan kebentuk, baru ngomongin soal kewajiban tadi," tandasnya.

Sebelumya, Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyarankan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sepenuhnya ditanggung pekerja sebesar 3 persen. Dengan ini, dia berharap perusahaan tidak dilibatkan dalam iuran program Tapera.

"Seyogyanya, iuran Tapera ini tidak melibatkan pengusaha. Jadi melibatkan kesadaran pekerja untuk masuk sebagai kepesertaan Tapera," kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Senin (10/6).

Yeka mengutarakan manfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.

"Nah, kalau ikut KPR lainnya kan bunganya tinggi-tinggi bisa 11 persen," tegasnya.

merdeka.com

Selain itu, pengenaan iuran bagi perusahaan untuk program Tapera juga berpotensi menganggu arus keuangan (cash flow). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) besaran iuran bagi perusahaan ditetapkan sebesar 0,5 persen per bulan.

"Regulasi ini memang harus dipikirkan oleh pemerintah sebaiknya tidak melibatkan pengusaha," tegasnya.

Dia optimis bahwa pelaksanaan program Tapera akan dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah. Sehingga, bergulirnya program Tapera tidak akan membebani keuangan perusahaan.

"Begini masalahnya 3 persen (iuran) itu nanti seperti apa ini sekarang sedang disimulasikan, nanti pengusaha akan dicek dulu, kalau pengusaha bermasalah, apalagi mengganggu cashflow-nya perusahaan, saya yakin Tapera tidak berani memaksakan seperti ini," tegasnya.