BPH Migas Mendukung Rencana Pemanfaatan BBM Ramah Lingkungan
Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Makassar, Sulawesi Selatan turut dihadiri oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kegiatan ini salah satunya membahas kesiapan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan.
Dalam pertemuan ini, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyatakan bahwa BPH Migas tentunya mendukung rencana pemanfaatan BBM ramah lingkungan tersebut.
- BPH Migas Dukung Transformasi Penggunaan BBM Ramah Lingkungan
- BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM
- BPH Migas Ternyata Sudah Punya Mekanisme Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
- Cegah Potensi Penyalahgunaan, BPH Migas Imbau Penyalur BBM Periksa Kelengkapan Dokumen
“Kami (BPH Migas) siap support. Tentunya menunggu Peraturan Menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang menjadi ranah BPH Migas akan kami siapkan dan keluarkan agar penyaluran BBM ramah lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari BBM yang diberikan subsidi/kompensasi oleh Pemerintah,” terangnya di Kantor Pertamina Patra Niaga Marketing Operation Manager (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).
Lebih lanjut, Yapit juga mengatakan bahwa terkait adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, BPH Migas meminta kepada badan usaha penugasan agar dapat menjaga pasokan BBM dengan baik.
“Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam menghitung prognosa sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” pintanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengutarakan, sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement dan adanya komitmen pada net zero emission (NZE) di tahun 2060, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, di antaranya melakukan substitusi BBM ke Bahan Bakar Nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.
"Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujarnya.
Andi berharap badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global dan kebijakan Pemerintah saat ini, yang mengarah pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.
Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, Bambang DH, Muhammad Ridwan Hisjam, Mulyanto, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Rico Sia. Hadir juga Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia.