BPH Migas temukan kelangkaan Premium di Riau dan Lampung
BPH Migas menemukan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bandar Lampung dan Riau. Selain itu, harga BBM jenis lain yang non subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax mengalami peningkatan.
Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menemukan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bandar Lampung dan Riau.
"Yang bergejolak misal di Pekanbaru Riau, malah ada demo di sana karena premium sulit sekali didapat. Kedua, pertalite mahal dibanding di provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Utara," kata Direktur BBM BPH Migas, Hendry Ahmad dalam acara konferensi pers di kantornya, Rabu (7/3).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
Hendry mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Pertamina terkait kelangkaan premium tersebut. Pertamina diminta untuk tidak mengurangi pasokan premium ke daerah-daerah penugasan di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
"Ini juga tidak terlepas, dan kita sudah bicara dengan Pertamina akan ke Pekanbaru untuk mengevaluasi dari kebijakan penyaluran premium di Pekanbaru. Jadi kami pada prinsipnya, tidak mau kuota yang ditetapkan masing-masing kabupaten kota di Provinsi Riau itu tidak disalurkan," ujarnya.
Selain di Riau, kelangkaan premium juga terjadi di Lampung. Kelangkaan premium ini diiringi dengan mahalnya harga BBM jenis lain yang non subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax, akibat penerapan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) lebih tinggi yaitu sekitar 10 persen sementara provinsi tetangga hanya 5 persen.
"Demikian juga di Lampung terjadi kelangkaan. Ini yang kami sejalankan kepada Pertamina. Pelaksana atau bagian operasional Pertamina di daerah tentunya harus sama dengan apa yang sudah diputuskan di pusat. Ini kita sudah bicarakan dengan Pemprov Riau dan sudah sepakat untuk mengevaluasi besaran PBBKB yang akan diterapkan untuk produk nonsubsidi, termasuk pertalite."
Baca juga:
Tolak jual Premium, SPBU bisa disanksi
Premium sulit dicari di SPBU, ini penjelasan pemerintah
Akibat kelangkaan BBM dan elpiji jadi alasan Pertamina rombak susunan direksi
Menko Luhut bantah isu kelangkaan premium di sejumlah daerah
Jatah dikurangi Pertamina, Premium langka di beberapa daerah
Habiskan BBM di SPBU, penjual bensin eceran di Berau bikin resah