BPH Migas usul biaya distribusi BBM ditetapkan per wilayah
Saat ini biaya distribusi BBM sebesar Rp 600 per liter dari Sabang sampai Merauke.
Keberadaan alfa (biaya distribusi) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan secara nasional dinilai memberatkan penyalur. Itu karena masing-masing wilayah memiliki jarak yang berbeda satu dengan yang lain.
Berangkat dari kondisi itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengusulkan agar alfa ditetapkan berdasarkan wilayah. Ini untuk menjaga agar distribusi dapat berjalan lancar.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
"Alfa itu kan biaya distribusi, saat ini Rp 600 per liter, itu dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kalau pengusaha itu kan ngitung, kalau punya storage di Kalimantan. Ngapain bawa ke Papua, orang malas. Padahal bangun storage di sana mahal," ujar Andy di Jakarta, Senin (24/2).
Andy meyakini, pengubahan penetapan alfa tersebut dapat menjadi stimulus bagi para penyalur untuk menanamkan investasi. Hal itu dapat berupa membangun storage.
"Syukur-sykur bangun kilang minyak. Nanti tinggal Pemda menyediakan lahannya," ungkap Andy.
Lebih lanjut Andy mengatakan, pengubahan penetapan alfa juga semakin menjamin ketersediaan energi secara lebih efisien. Tetapi, dia belum menyampaikan usulan ini kepada Kementerian ESDM.
"Dulu saya pernah ngomong ke Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan), tapi katanya mau dikaji dulu," pungkas dia.
Data BPH menunjukkan, penyalur BBM mengalami pertumbuhan sebanyak 4,9 persen dari sebanyak 6.085 penyalur pada 2013 lalu menjadi 6.385 penyalur pada 2014. Jumlah SPBU juga mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen, dari 5.189 SPBU pada 2013 menjadi 5.376 SPBU pada 2014.
Berdasarkan provinsi, jumlah penyalur BBM terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 923 penyalur, disusul Jawa Timur sebanyak 916 penyalur. Di luar Jawa, Sumatera Utara banyak memiliki penyalur BBM (396), dan Sulawesi Selatan sebanyak 228 penyalur.
Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan catatan penyalur BBM terminim, 21 penyalur, disusul Gorontalo dengan 24 penyalur dan Sulawesi Barat dengan 26 penyalur.
Baca juga:
Beli BBM belum bisa secara non-tunai
Penyelewengan BBM subsidi di 2013 capai 7,2 juta liter
Total pasrah jika kontrak Blok Mahakam tak diperpanjang
Total Indonesie kirim 2 ibu rumah tangga berlaga di reli Maroko
Peserta konvensi ramai-ramai dukung akuisisi blok Mahakam