BPK Diminta Audit Program Cetak Sawah, Ini Alasannya
Sebab, belakangan, terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dia mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga.
Sekretaris Jenderal Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertanian sebaiknya diawasi atau diaudit.
"Itu otoritasnya harusnya ada di BPS. Kalau audit wajib itu. Karena anggaran kalau tidak sesuai data, maka akan terjadi pemborosan," kata Misbah seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (9/12).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Waduk Kembangan buka? Jam operasional Waduk Kembangan adalah setiap hari, mulai pukul 07.00 hingga 19.30 WIB.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
Misbah meminta BPK mengaudit investigatif terhadap program cetak sawah milik Kementerian Pertanian. Sebab, belakangan, terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dia mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga.
"Perlu dilakukan audit. Selama ini pola koordinasinya kan lemah, sehingga masing-masing kementerian atau lembaga, punya data masing-masing dan punya ego sektoral," tutur Misbah.
Pemerhati anggaran pemerintah Yenny Sucipto mengemukakan senada. Dia mengatakan penghargaan yang diberikan hanya berdasarkan kuantitatif terkait penyerapan anggaran kementerian.
Contohnya, program cetak sawah. Terkait program ini, Kementan dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik. Awalnya, Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah pada 2018. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha.
Guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara dari program ini, lanjut Yenny, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit.
Pasalnya, penghargaan yang berikan KPK tersebut hanya sebatas tata kelola anggaran saja, tanpa merujuk potensi kerugian negara. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Fadholi menegaskan bahwa pembuatan cetak sawah baru harus dilakukan berdasarkan kajian dan pemetaan wilayah.
Penentuan daerah cetak sawah tidak dapat ditentukan secara asal, namun harus memperhitungkan sejumlah hal, utamanya jangkauan terhadap ketersediaan air.
"Cetak sawah dari lahan tidak produktif itu perlu. Tapi persoalannya cetak sawah harus ditempatkan di daerah-daerah yang mendukung tanaman itu. Sehingga sarana prasarananya harus dipikirkan," kata Fadholi.
Menurutnya, sebelum membuka cetak sawah baru, hal utama yang harus dilakukan adalah membuat saluran irigasi. Jangan sampai, cetak sawah dibuat tanpa adanya saluran irigasi dan jauh dari jangkauan transportasi.
Baca juga:
21 Perusahaan Diduga Mafia Pangan Bakal Dimasukkan Daftar Hitam
Sandiaga Kagum Pesantren di Puger Bisa Swasembada Pangan
BPS Minta Data Pangan Diukur Lebih Objektif dan Akurat
Isu Orde Baru, Prabowo-Sandi dan Kritik Kubu Jokowi
Cegah Penimbunan, Kemendag Siapkan Strategi Pantau Stok Pangan di Gudang