BTN fasilitasi kepemilikan rumah MBR, cicilan cuma Rp 571.000 per bulan

"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas."

2018-09-27 17:47:15

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Universitas Diponegoro (Undip) bersinergi dalam memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapatkan akses pendanaan dari Bank untuk memiliki rumah melalui skema KPR Mikro 'Academy-Business-Community Government' atau ABCG.

ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan Pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jawa Tengah, Kamis (27/9).

Dalam skema ini, Bank BTN merepresentasikan perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri.

Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah. Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.

"Untuk menyentuh MBR, Bank BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan," kata Maryono

Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah. MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp 2,5 juta serta belum memiliki rumah dan tanah. MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya dapat membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektar tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.

"Dalam simulasi yang kami buat, debitur bisa mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp 38 juta dengan skema bundling KPR BTN Mikro dengan BSPS pada program ABCG ini. Untuk mencairkannya, debitur cukup menyediakan uang muka 5 persen atau sebesar Rp 1, 9 juta, cicilannya pun relatif ringan yaitu sekitar Rp 571.000 per bulan selama 10 tahun,” kata Maryono.

Setelah KPR BTN Mikro cair, Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi terhadap debitur sebagai syarat mendapatkan BSPS Pembangunan Rumah senilai Rp 30 juta. "Kami menilai penyaluran BSPS bisa dimaksimalkan melalui bantuan pembiayaan yang terjangkau dengan KPR BTN Mikro," kata Maryono.

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR melalui skim KPR BTN Mikro ABCG, Bank BTN telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemkab Kendal dan Undip mengenai Pemenuhan Kebutuhan Rumah dan Lingkungan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR dengan kolaborasi ABCG di Kendal, Jawa Tengah.

"Jika pilot project ini sukses, kami akan menjajaki kerja sama dengan sekitar 30 pemerintah daerah atau kabupaten di seluruh nusantara dengan estimasi target penyaluran KPR BTN Mikro dengan skim ABCG untuk sekitar 2.000 unit , kami juga terus membuka diri dengan stakeholder properti untuk bersama-sama membantu MBR mewujudkan mimpi mendapatkan rumah yang layak," kata Maryono.

Pada saat yang bersamaan Bank BTN meresmikan Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kantor cabang di wilayah Jawa Tengah berada di bawah pengawasan Kanwil II. Setidaknya Kanwil VI ini nantinya akan membawahi 649 outlet yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Menurut Maryono Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkembang luar biasa. Provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 34,2 juta jiwa (data BPS tahun 2017) memberikan peluang bagi berkembangnya sektor properti yang sangat prospektif bagi Bank BTN. Pemilihan Kendal sebagai pilot project dari KPR BTN Mikro dengan skema ABCG tidak lepas dari besarnya potensi wilayah di Jawa Tengah.

Baca juga:
Oktober 2018, BTN luncurkan KPR untuk para milenial
BTN sebut hunian terintegrasi moda transportasi makin dicari penduduk DKI
Target raup KPR Rp 5 T, BTN siapkan promosi ini di Pameran Properti Indonesia ke-18
Tingkatkan status Kantor Cabang Pluit, BTN incar DPK Rp 1,2 triliun
Agustus 2018, BTN salurkan kredit komersial Rp 38,14 triliun

(mdk/idr)