Buat data statistik berkualitas, BPS perkuat kerja sama dengan BI
Data yang lengkap dan cepat dapat direspon dengan kebijakan yang tepat waktu dan efektif.
Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama untuk meningkatkan kinerja di bidang statistik nasional. Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman untuk meningkatkan komitmen dan sinergi antara Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi statistik yang berkualitas.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardodjo mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemangku kebijakan untuk merespon dan mengambil kebijakan yang tepat waktu dan efektif.
-
Dimana BPS bertanggung jawab dalam pembinaan statistik? BPS juga bertanggung jawab dalam pembinaan statistik dengan memberikan bimbingan dan supervisi.Kepada instansi pemerintah dan swasta dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Mengapa data statistik BPS diperlukan untuk pembangunan? BPS bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian data statistik yang akurat dan reliabel untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
"Kerja sama ini merupakan kelanjutan perihal nota kesepahaman 2002, peran BPS sangat berperan besar menyediakan data statistik nasional maupun internasional. Sehingga diharapkan ketersediaan data yang lengkap dan cepat dapat direspon dengan kebijakan yang tepat waktu dan efektif," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurutnya, ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen ekonomi dan perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan tepat, termasuk kebijakan bersifat pencegahan.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengatakan, ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas oleh BPS, telah membantu Bank Indonesia dalam melakukan asesmen kondisi perekonomian, menyusun dan membentuk leading indicator dan menyusun proyeksi indikator makroekonomi.
Sedangkan Bank Indonesia telah memberikan kontribusi untuk dalam memproduksi data statistik yang berkualitas antara lain dalam melakukan kajian perhitungan inflasi inti, pertukaran data survei, penyusunan data PDB sisi produksi pada sektor keuangan dan sisi pengeluaran dalam transaksi internasional, penyusunan statistik neraca arus dana dan penyempurnaan kualitas data indeks harga perdagangan besar.
"Kerja sama ini merupakan perkawinan sudah berpuluh-puluh tahun antara kedua institusi/lembaga, untuk kedua pimpinan melakukan rekomitmen, kerjasama kedua lembaga betul-betul erat, data sektor riil pusat atau daerah sangat penting bagi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan, bagi BPS juga membantu untuk melengkapi data statistik kepada masyarakat," ungkapnya.
Ke depan, dalam rangka pemenuhan rekomendasi Data Gaps Initiatives Negara G-20, data berkualitas sangat penting, serta diharapkan mampu membawa nama baik dan kredibilitas Indonesia di dunia statistik internasional.
(mdk/idr)