Cegah kebakaran hutan, pemerintah harus gandeng pengusaha sawit
"Penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan dengan pendekatan hukum tidak efektif."
Pengamat Lingkungan dan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora menyebut, pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan tidak efektif. Buktinya, kebakaran dan titik panas di beberapa wilayah hutan Sumatera kembali muncul.
"Penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selama ini bersifat represif (pendekatan hukum) diduga kuat tidak akan berhasil," kata Ricky di Jakarta, Senin (14/3).
-
Di mana kebakaran hutan tersebut terjadi? Ia diduga membakar area hutan milik Perhutani seluas 5 hektare, setengah dari total luas hutan tersebut, yaitu 10 hektare.
-
Apa yang mendorong munculnya perkebunan rakyat di sekitar perkebunan kelapa sawit besar di Sumatra? Sehingga kehadiran perkebunan besar ini mendorong munculnya perkebunan rakyat di sekitarnya.
-
Kapan kebakaran hutan terjadi? Sebelumnya AR diburu polisi karena diduga membakar hutan milik Perhutani pada 21 Oktober lalu.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Bagaimana hutan awan terbentuk? Ketika udara tersebut naik dan mendingin, awan terbentuk saat bertemu dengan lereng gunung yang tinggi. Melalui fenomena ini, awan menyaring melalui tajuk pepohonan di mana uap air pada daun atau jarum pohon bergabung menjadi tetesan yang lebih besar.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong hilirisasi sebagai salah satu strategi pengembangan industri hijau? “Terdapat potensi kebutuhan produk hilirisasi SDA sebagai bahan baku utama produk-produk ramah lingkungan,” ungkap Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia Industrial Summit 2023 di Surakarta, Selasa (29/8).
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, antara lain memberikan amnesti lingkungan dan merangkul pengusaha perkebunan.
"Amnesti lingkungan perlu diberikan sebagai isyarat kepada semua pihak bahwa pemerintah tidak takut dengan berbagai tekanan politik lingkungan global. Hal itu jadi salah satu indikator dan atribut kewibawaan Pemerintah yang sangat penting," jelas dia.
Selain itu, lanjut Ricky, amnesti lingkungan juga sebagai wujud niat baik pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan lingkungan secara keseluruhan tanpa didikte bangsa lain, dan sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk membela kepentingan bangsa sendiri.
"Pengusaha sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga perlu segera dirangkul oleh pemerintah. Mereka adalah pemangku kepentingan yang selama ini sudah berkerja secara nyata dan signifikan dalam menghasilkan devisa negara, serta memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi," jelas dia.
Seperti diketahui, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau saat musin hujan belum berakhir. Temuan Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG) Pekanbaru pada Selasa (8/3) menunjukkan ada 13 titik panas (hotspot) di Provinsi Riau.
Berdasarkan data terbaru yang dimuat dalam laman Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada Sabtu (12/3) ini tercatat ada 2 hot spot di Sumatera, 1 hot spot di Jambi, dan 1 hot spot di Sumatera Selatan.
Baca juga:
Menko Luhut beberkan dampak kebakaran hutan, bisa buat ekonomi mati
Bakar hutan di Riau, pemilik alat berat dan 3 anak buah ditangkap
Sanggupkah pemerintah cegah kebakaran hutan tahun ini?
Hingga Maret, 41 orang pembakar hutan dan lahan dibekuk di Riau
Seorang petani tertangkap tangan membakar lahan di Indragiri Hulu
Kejati Riau menerima sprindik korporasi kasus kebakaran lahan Inhu
Luhut optimis Indonesia aman karhutla pada tahun 2016