Daftar BUMN penerima suntikan modal Rp 39,4 triliun tahun depan
PLN menerima suntikan modal terbesar. Nilainya Rp 10 triliun.
Tahun depan pemerintah kembali mengalokasikan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 39,42 triliun untuk suntikan modal perusahaan BUMNN.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut, ada sekitar 24 perusahaan pelat merah yang rencananya mendapat jatah suntikan dana. PT PLN (Persero) tercatat sebagai penerima PMN terbesar, nilainya Rp 10 triliun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
Dari penjelasan Rini, PLN memperoleh jatah PMN paling besar untuk kegiatan elektrifikasi sampai ke daerah-daerah terpencil, membangun transmisi selain pembangkit listrik walaupun porsi tugas PLN sudah diturunkan dari membangun 10.000 MW menjadi hanya 5.000 MW.
"Memang sudah berkurang tugasnya, tapi PLN harus cepat membangun transmisi 46.000 kilometer. Kita tidak ingin terjadi transmisi belum selesai saat pembangkit listrik sudah siap. Jadi butuh modal buat bangun transmisi," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/8) malam.
Rini menjelaskan BUMN kelistrikan tersebut memperoleh suntikan modal tertinggi sebagai pengganti diturunkannya alokasi subsidi untuk PLN lebih dari Rp 23 triliun dalam rancangan anggaran negara tahun depan.
Adapun rincian PMN untuk BUMN sebesar Rp 39,42 triliun di RAPBN 2016, dalam bentuk tunai, antara lain:
1. Perum Bulog Rp 2 triliun
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun
5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun
6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun
7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun
8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun
9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun
10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
11. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 triliun
13. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun
14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 triliun
15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
17. PT Askrindo (Persero) Rp 500 miliar
18. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
19. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 500 miliar
PMN untuk BUMN yang diberikan secara non tunai, antara lain:
20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,4 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 miliar
22. Perum Perumnas Rp 235,4 miliar
23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp 564,8 miliar
24. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,1 miliar
25. PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar
(mdk/noe)