Daftar Kementerian dan Lembaga Miliki Aset Barang Milik Negara Paling Besar
Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.
Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Mundhi Saptono memaparkan enam kementerian dan lembaga dengan nilai Barang Milik Negara (BMN) paling besar berdasarkan Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat 2020 audited.
Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang dijual di Pasar Klitikan Notoharjo? Berbagai jenis barang diperjual belikan di pasar ini. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, peralatan listrik, mainan, dan lainnya.
-
Apa yang unik dari toko jamu Kembang Menoor? Interior bangunan tampak lawas dan mengingatkan dengan suasana khas 1950-an.
-
Apa saja barang-barang yang dijual di toko klenik yang diungkap Pesulap Merah? Di toko tersebut, terdapat banyak sekali barang-barang yang sering digunakan oleh para dukun ketika sedang praktik. Barang-barang itu terdiri dari keris yang berukuran kecil, jimat semar mesem (ilmu pelet), hingga bambu petuk atau bambu keramat.
-
Apa yang ditemukan di Pasar Batu Akik Tepecik? Pasar Batu Akik Tepecik ini merupakan pusat perdagangan obsidian, sejenis batu akik, dan produk pertanian. Obsidian digunakan dalam pembuatan perkakas dan senjata.
"KemenPUPR itu memiliki aset yang beragam senilai Rp2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol. Itu aset mereka," kata Mundhi dalam webinar Road to Ministry of Finance Festival 2021 yang dipantau di Jakarta, Jumat (17/9).
Selanjutnya Kemenhan memiliki aset senilai Rp1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI. Sementara itu, Kemensesneg memiliki aset senilai Rp640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Kemudian Kemenhub memiliki aset senilai Rp613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan macam-macam, termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Kemendikbud memiliki aset Rp451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka. Sementara itu, Polri memiliki aset dengan nilai Rp408,40 triliun.
Mundhi mengatakan BMN memiliki kontribusi yang beragam untuk negara, antara lain sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk ini, BMN digunakan untuk memenuhi persyaratan underlying saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).
Dorong Perekonomian
Kemudian pemerintah juga menggunakan BMN untuk mendorong perekonomian negara, misalnya dengan pembangunan jalan tol yang membuat distribusi barang di Indonesia lebih cepat dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.
Selanjutnya, dengan memanfaatkan BMN, pemerintah juga mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) misalnya dengan menyewakan suatu BMN.
"Dengan BMN pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan, misalnya saat Covid-19 pemerintah menggunakan BMN seperti Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. Ini jadi menghemat anggaran daripada harus membangun gedung baru," ucapnya.
(mdk/idr)