Dahlan izinkan BPK akses data keuangan BUMN
Ini pernah dilakukannya saat memimpin PLN.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengizinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengakses laporan keuangan semua perusahaan pelat merah. Ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam setiap pengerjaan proyek oleh BUMN.
Dahlan mengatakan, terobosan ini juga pernah diinisiasi oleh perusahaan pelat merah. Dua tahun lalu, saat memimpin PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan langsung setuju ketika BPK meminta izin untuk mengakses laporan keuangan BUMN itu.
-
Kapan KH Ahmad Dahlan dilahirkan? KH Ahmad Dahlan, yang lahir dengan nama Muhammad Darwis, dilahirkan pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta.
-
Di mana Badr Dahlan ditahan? Jadi Mimpi Buruk Dahlan ditahan di wilayah Khan Younis bersama sejumlah warga Palestina tak berdosa lainnya.
-
Kapan Sultan Iskandar Muda berkuasa? Ia berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636.
-
Di mana Dahlan Djambek lahir? Pria yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 1925 ini merupakan putra dari ulama besar yang tersohor di Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
"Jika itu akan dilakukan di BUMN yang lain tidak akan menimbulkan kesulitan di manajemen jika tidak menyembunyikan apa-apa. Ini satu tahap kita lebih maju," katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan BPK terkait akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Jakarta, Jumat (17/1).
Selepas penandatanganan, Dahlan kemudian menginstruksikan agar seluruh BUMN melakukan pembayaran kontrak melalui perbankan. Ini untuk menghindari pengulangan kasus korupsi Hambalang yang melibatkan BUMN konstruksi. Dimana, transaksi pembayaran dilakukan tunai.
"Karena kita tahu bahwa permainannya bukan hanya kontraktornya tapi juga sub kontraktornya. Karena kalau ditangkapi terus maka KPK tidak akan sanggup. Nah, ketua BPK melihat ini sistem yang harus diamati," ujar Dahlan.
"Tolong, nanti dalam RUPS (akomodasi) sistem baru ide dari BPK. Ini sangat baik, supaya kita juga enak."
Baca juga:
Senin depan, Dahlan isyaratkan Merpati bentuk anak usaha
Dahlan: Saham PGN tak akan turun meski diakuisisi Pertamina
Rencana merger PGN dan Pertagas picu sentimen negatif investor
Ketua BPK ngaku kaget diajak Dahlan untuk kerjasama
Dahlan tak risau dividen Antam turun akibat UU Minerba