Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek yang akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2024. 

Belanja untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada APBN 2024 akan meningkat dibanding belanja di APBN 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Nilai tersebut terbagi menjadi dua variable yaitu pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur, realisasi belanja sebesar Rp23,8 triliun. 

"Rp23,8 triliun untuk infrastruktur terutama komplek dari istana kemudian kawasan inti pemerintah pusat, kemudian tower rumah susun untuk ASN dan pertahanan keamanan," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers realisasi APBN, Jakarta, Selasa (2/1).

Pembangunan infrastruktur IKN juga mencakup untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, pembangunan bendungan sepaku semoi untuk air bersih dan penanganan banjir.

Sementara untuk pembangunan non-infrastruktur yaitu untuk pembangunan fungsi koordinasi perencanaan, pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri dan operasional dari Otoritas IKN.

Sri Mulyani menyebutkan, pada tahun 2022 belanja negara untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun, selanjutnya di tahun 2023 belanja mengalami peningkatan yaitu Rp26,7 triliun. Dan untuk tahun 2024, belanja IKN akan lebih besar yaitu Rp40,6 triliun.

"Ini terutama untuk basic infrastruktur dan sampai kemudian IKN-nya bisa terbangun," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja. Sisanya, pembangunan Nusantara akan dikerjakan oleh sektor swasta.

"Untuk pembangunannya (IKN) memang kita biayai 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, swasta," kata Jokowi dalam acara Groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11).