Datanya Dimanipulasi Pemda Nakal, Begini Tanggapan BPS
Data BPS disebut dimanipulasi oleh pejabat daerah yang akal demi mengelabuhi angka inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait tudingan manipulasi data inflasi oleh oknum pemerintah daerah yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Mendagri Tito menyebut, oknum pegawai Pemda bersangkutan mencoba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah agar memperoleh data inflasi yang diinginkan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya selama ini berkomitmen untuk menjaga independensi. Dia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan berbagai survei, termasuk inflasi.
"Dapat kami sampaikan kegiatan pengolahan data maupun pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," kata Amalia di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10).
Dia menekankan bahwa BPS telah mengadopsi metodelogi penelitian sesuai dengan standar internasional dan mematuhi kaidah-kaidah statistik. Dengan ini, data yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi statistik, dan tentunya ini sekali lagi angka yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya itu yang bisa saya sampaikan," beber dia.
Terkait dengan lokasi pemilihan sampel, termasuk operasi pasar murah di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, operasi pasar murah sebagai salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah dan tentunya pembentukan harga di daerahnya.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian
Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait tudingan manipulasi data inflasi oleh oknum pemerintah daerah yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Mendagri Tito menyebut, oknum pegawai Pemda bersangkutan mencoba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah agar memperoleh data inflasi yang diinginkan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya selama ini berkomitmen untuk menjaga independensi. Dia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan berbagai survei, termasuk inflasi.
"Dapat kami sampaikan kegiatan pengolahan data maupun pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," kata Amalia di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10).
Dia menekankan bahwa BPS telah mengadopsi metodelogi penelitian sesuai dengan standar internasional dan mematuhi kaidah-kaidah statistik. Dengan ini, data yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi statistik, dan tentunya ini sekali lagi angka yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya itu yang bisa saya sampaikan," beber dia.
Terkait dengan lokasi pemilihan sampel, termasuk operasi pasar murah di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, operasi pasar murah sebagai salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah dan tentunya pembentukan harga di daerahnya.