Desember, BPJS Kesehatan Raih Dana Talangan Tahap 2 Rp 5,6 Triliun
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menegaskan akan kembali memberikan dana talangan tahap ke dua untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 5,6 triliun. Dana tersebut nantinya akan digulirkan pada BPJS Kesehatan di Desember.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menegaskan akan kembali memberikan dana talangan tahap ke dua untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 5,6 triliun. Dana tersebut nantinya akan digulirkan pada BPJS Kesehatan di Desember.
"Jadi pencairannya menggunakan dana dari talangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), menggunakan seperti yang kemarin cadangannya. Dan merupakan bantuan kepada BPJS Kesehatan," jelas Mardiasmo saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (27/11).
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Mengapa BPJS Kesehatan meluncurkan program PBI APBD? Program BPJS PBI APBD adalah sebuah inisiatif Bantuan Sosial yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan dan sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat menerima perawatan kesehatan tanpa kewajiban membayar iuran bulanan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Mardiasmo mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan tengah memproses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018, sekaligus untuk proses pencairan dana talangan defisit BPJS Kesehatan ini.
"Kita sudah proses dan saya diminta untuk memonitor semuanya sampai dengan akhir pencairannya," imbuhnya.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan pada September 2018 lalu telah menyuntikan dana tahap awal untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun. Dengan suntikan dana kedua ini, maka total dana cadangan dari APBN untuk menambal defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,5 triliun.
Angka tersebut hampir mendekati perkiraan defisit BPJS Kesehatan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Agustus lalu yang mengatakan BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 10,98 triliun.
Adapun Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, pencairan dana itu dapat dilakukan secara langsung maupun bertahap untuk BPJS Kesehatan.
Baca juga:
Rizal Ramli: Keuangan BPJS 'Dirancang' Untuk Gagal
3 Solusi Rizal Ramli Atasi Defisit Rp 10,98 Triliun di BPJS Kesehatan
Hilangkan Egosentris, Semua Pihak Diajak Bantu BPJS Kesehatan agar Tak Defisit
Tekan defisit BPJS Kesehatan, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Cerita SBY, Jokowi dan Prabowo pernah tegur peserta saat pidato
BPJS Kesehatan evaluasi sistem rujukan online
Wamenkeu Mardiasmo: BPJS Kesehatan perlu dapat subsidi APBN