Dibanding Terapkan Kenormalan Baru, Pemerintah Diminta Fokus Tekan Penyebaran Corona
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Irwan Fecho meminta pemerintah untuk fokus lebih dulu menurunkan angka penularan virus corona atau Covid-19. Menurutnya, ini lebih penting daripada harus menyiapkan kondisi new normal atau kenormalan baru.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Irwan Fecho meminta pemerintah untuk fokus lebih dulu menurunkan angka penularan virus corona atau Covid-19. Menurutnya, ini lebih penting daripada harus menyiapkan kondisi new normal atau kenormalan baru.
"Jika pemerintah mau menetapkan situasi new normal, seharusnya rezim ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya," katanya di Jakarta, Kamis (28/5).
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
Dia menekankan, saat ini kasus corona di Indonesia terus bertambah secara eksponensial setiap harinya. Jika ini terus terjadi maka belum saatnya untuk diterapkan kenormalan baru.
"Sampai, kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi. Itu baru tepat dikatakan new normal," ujar Irwan.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai kebijakan Pemerintah berupa rencana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun new normal itu semua dilakukan di saat tidak tepat. Menurut Irwan, kebijakan itu hanya bisa diterapkan manakala kecenderungan semua kurva Covid-19 turun melandai seperti halnya negara-negara lainnya.
"Sebaiknya, Pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan new normal. Dan atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia," tandas dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru belum semestinya diberlakukan oleh pemerintah. Sebab, jumlah pertambahan kasus corona masih cukup tinggi.
Dia mengatakan, rata-rata ada sekitar 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan, pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang.
"Saat ini saja, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak," kata Anis saat mengomentari rencana pemberlakuan New Normal yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah, di Jakarta.
Baca juga:
Kenormalan Baru, Kemenparekraf Siapkan Program Kebersihan di Tempat Wisata
PLN Siapkan Tiga Fase untuk Jalankan Prosedur Kerja New Normal
Pemkot Tangsel Godok Aturan Operasional Mal di Masa Pandemi
Rahmat Effendi Sebut Pembukaan Penuh Mal di Bekasi Tunggu New Normal DKI Jakarta
Sambut Kenormalan Baru, Jokowi Minta Ada Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata
KSPI Beberkan Kendala Penerapan Kenormalan Baru