Digitalisasi Dapat Mengurangi Potensi Penyalahgunaan Bantuan Sosial
Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini mengatakan, digitalisasi dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan aliran dana bansos dengan menghilangkan intermediary issue dalam proses penyaluran dana bansos.
Indonesia Fintech Society (IFSoc) menilai bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut akibat kendala pada proses distribusi.
Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini mengatakan, digitalisasi dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan aliran dana bansos. Caranya dengan menghilangkan intermediary issue dalam proses penyaluran dana bansos.
-
Apa yang membedakan soto khas Banyumasan dengan soto lainnya? Hal yang membedakan ialah penggunaan sambal kacang dan ketupat dalam soto ala Banyumasan ini.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Di mana soto khas Banyumasan jenis Bancar banyak dijual? Penyebutan soto ini muncul lantaran penjualan soto ini berkembang di daerah dekat perempatan Bancar, Kecamatan Purbalingga.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Bagaimana bentuk Benteng Redoute te Baros? Mengutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, benteng Redoute de Baros memiliki bentuk persegi dengan bastion di sudut utara dan selatan. Bastion tersebut berbentuk setengah lingkaran.
"Hingga tahun 2021, penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 72,87 persen dan penetrasi pengguna smartphone mencapai 72,07 persen," ujar Hendri dalam konferensi pers online, Jakarta, Kamis (9/12).
Pesatnya perkembangan digital di Indonesia serta perluasan akses digital menjadi peluang penerapan sistem penyaluran bansos berbasis digital. IFSoc mengapresiasi pemerintah yang telah membuka diskusi dengan berbagai stakeholder terkait digitalisasi bansos.
"IFSoc juga mengapresiasi upaya pembenahan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta mendorong pemanfaatan digital sebagai alternatif penyaluran bansos,” kata Hendri.
Sementara itu, menyoroti peran strategis penggunaan dan pengelolaan data bagi perkembangan teknologi dan kebutuhan inovasi, Anggota Steering Committee IFSoc, Yose Rizal Damuri menyatakan perusahaan teknologi maupun pemerintah, dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data, rentan terhadap risiko penyalahgunaan data.
"Sehingga perlu upaya untuk menyusun kebijakan perlindungan data pribadi dalam mendukung ekosistem digital yang sehat," katanya.
Baca juga:
Moeldoko: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos
Pemerintah Disarankan Pakai Sisa Dana PEN 2021 untuk Bansos di 2022
BPK Temukan Dua Masalah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tegas Minta Kembalikan Bansos, Bupati Cirebon Akan Pajang Nama ASN yang Dapat Bantuan
Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di 2022, Anggaran Disiapkan Rp11 T
Pemerintah Diminta Tak Terapkan PPKM Level 3 & 4 Hadapi Varian Omicron, ini Sebabnya