Disertasi Bongkar Masalah Hilirisasi, Bahlil Lahadalia Resmi Sandang Gelar Doktor dari Universitas Indonesia
Pengukuhan gelar doktoral Bahlil tersebut diselenggarakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia pada Rabu (16/10).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil sukses menjadi doktor dengan predikat cumlaude setelah menyampaikan disertasi berjudul; Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.
Pengukuhan gelar doktoral Bahlil tersebut diselenggarakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia pada Rabu (16/10).
- Mengintip Lagi Isi Disertasi Bahlil Lahadalia Usai Gelar Doktornya Ditangguhkan UI
- Penangguhan Gelar Doktor Bahlil: Pihak UI Sampai Minta Maaf, Ini Fakta yang Terungkap!
- Dewan Guru Besar UI akan Gelar Sidang Etik Usut Potensi Pelanggaran Bimbingan Doktoral Bahlil
- Cerita Bahlil Lahadalia Raih Gelar Doktor UI Dalam Waktu Singkat: Mimpi Ayah Saya 30 Tahun Lalu
"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S, M.A.
Dalam penelitiannya, Bahlil membongkar sejumlah masalah dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurut dia, ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut antara lain, ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Rekomendasi Empat Kebijakan
Mengakali itu, Bahlil Lahadalia dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama. Antara lain, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Sebagai peneliti, Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif.
Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.
Sejumlah pejabat dan tokoh besar turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga sejumlah konglomerat semisal Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, hingga Garibaldi Thohir (Boy Thohir).