DPR dan Pemerintah Setujui Postur RAPBN 2020
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Dalam postur baru tersebut terdapat beberapa perubahan dibanding dengan postur yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Dalam postur baru tersebut terdapat beberapa perubahan dibanding dengan postur yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tiga perubahan kerangka asumsi makro 2020. Pertama adalah harga minyak mentah berubah menjadi USD 63 per barel dari semula USD 65 per barel. Kedua, lifting minyak bumi meningkat menjadi 755 ribu barel per hari, dari semula 734 ribu barel per hari.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
"Dari sisi cost recovery, dari USD 11,58 miliar juga diturunkan menjadi USD 10 miliar," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9).
Perubahan asumsi makro tersebut berdampak pada meningkatnya anggaran pendapatan negara sebesar Rp11,6 triliun. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp2,4 triliun.
"Kenaikan pendapatan tersebut akibat penurunan ICP, kenaikan lifting minyak, dan penurunan cost recovery," jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp300 miliar. Serta komponen lainnya seperti kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp1,2 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7,7 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh dinaikannya target penerimaan PNBP migas minyak Rp6 triliun, gas Rp700 miliar, dan batu bara (DMO) Rp15,9 miliar.
Untuk belanja negara, terjadi penurunan sebesar Rp11,2 triliun. Hal tersebut diakibatkan adanya perubahan kerangka asumsi makro, yang mendorong terjadinya penurunan subsidi pemerintah di sektor migas.
Adapun kerangka asumsi ekonomi makro pada 2020 yang telah disepakati DPR dan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen
2. Inflasi sebesar 3,1 persen
3. Nilai tukar sebesar Rp14.400 per USD
4. Tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen
5. Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 63 per barel.
6. Lifting minyak bumi sebesar 755 ribu per barel
7. Lifting gas bumi sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari
Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Ajukan Pemangkasan Subsidi Energi Rp12 Triliun di 2020
Mendikbud dan Komisi X DPR Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2020
Rapat dengan DPR, Kementerian PPPA Minta Tambah Anggaran Rp37 M untuk 2020
Anggaran 2020, Polri Minta Tambahan Rp13 T, Kejagung Rp4 T
Sekjen MPR Belum Ajukan Anggaran untuk Penambahan Pimpinan Jadi 10 Orang
BNN, BNPT, LPSK Hingga Komnas HAM Ajukan Penambahan Anggaran Kerja Tahun 2020