DPR: Pengampunan pajak jadi kebutuhan dasar negara Indonesia
"Ini kebutuhan negara yang mendasar, bukan kebutuhan Pak Jokowi," ujar Misbakhun.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan saat ini Undang-undang pengampunan atau tax amnesty sudah sangat mendesak. Menurut dia, UU ini bukan merupakan kepentingan Presiden Joko Widodo melainkan jadi kebutuhan negara.
"Ini kebutuhan negara yang mendasar, bukan kebutuhan Pak Jokowi. Kalau kita ingin negara berdaulat membiayai pembangunan, Ini kebutuhan negara, bukan Presiden," ujar Misbakhun di Kantor Hipmi, Jakarta, Rabu (13/4).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
Menurut dia, saat ini rasio pajak terhadap PDB masih sangat rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Dia pun mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang.
"DPR ini lembaga negara, kita harus hormati proses pembahasan usulan undang-undang. Kalau 60 hari tidak dibahas apa kita tidak melanggar undang undang," kata Misbakhun.
Politikus Golkar ini meminta DPR untuk memahami masalah pengampunan pajak. Bahkan, RUU tax amnesty sudah diputuskan Badan Legislasi DPR untuk masuk dalam pembahasan prioritas dan menjadi inisiatif pemerintah.
"Karena surat presiden sudah diterima DPR, maka RUU ini harus segera dibahas," pungkas dia.
Laporan: Sofia Ulfa
Baca juga:
Hipmi: Kebijakan tax amnesty harus sasar pelaku usaha dalam negeri
HIPMI minta tax amnesty berlaku untuk semua pengusaha
Menkeu Bambang blak-blakan soal pentingnya pengampunan pajak
Pecah kongsi pimpinan DPR gara-gara Tax Amnesty
Seluruh fraksi di DPR sepakat pembahasan RUU Tax Amnesty dilanjutkan