DPR Sahkan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,65 Triliun untuk 2021
Sudin memaparkan, pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun itu dialokasikan dengan komposisi antara lain untuk Sekretariat Jenderal atau Setjen sebesar Rp497,6 miliar, serta Irjen Rp86,7 miliar.
Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6,65 triliun untuk tahun anggaran 2021. Dana ini diharapkan dapat digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Selanjutnya Komisi IV DPR akan menyampaikan hasil pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kementerian ke Badan Anggaran DPR untuk mendapatkan penetapan," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (22/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
Sudin memaparkan, pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun itu dialokasikan dengan komposisi antara lain untuk Sekretariat Jenderal atau Setjen sebesar Rp497,6 miliar, serta Irjen Rp86,7 miliar.
Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,5 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1,07 triliun, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp43,74 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp455,35 miliar.
Selanjutnya, alokasi juga diberikan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp1,52 triliun, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp603,71 miliar.
Selain itu, Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan pendanaannya yang berasal dari pinjaman luar negeri 2021-2024 terutama kegiatan pengembangan pelabuhan di lingkar luar, dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.
Dalam pembukaannya, Sudin juga menyatakan, Komisi IV DPR mendorong adanya aksi nyata kepada program untuk menyangga pemulihan ekonomi kepada pemangku sektor kelautan dan perikanan nasional seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah hasil perikanan, sehingga mereka mampu keluar dari himpitan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 saat ini.
Pemberdayaan Nelayan
Sebelumnya, KKP menyatakan telah mendorong program kegiatan pemberdayaan nelayan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan nelayan.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan," kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Selain itu, ujar dia, program pemberdayaan nelayan juga untuk membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.
"Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global Covid-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampak," katanya.
Dia mengemukakan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah harga ikan yang turun drastis, meskipun hasil tangkapan stabil.
Salah satu contoh program pemberdayaan nelayan telah dilakukan antara lain di Cirebon, 14-15 September 2020. Dalam acara ini para nelayan dan para wanita nelayan diberikan sosialisasi, bimtek dan gerai fasilitasi, yang di antaranya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus.
Selain itu, ada pula bimbingan teknis perbengkelan khususnya mesin penggerak kapal dan mesin pendukung alat penangkapan, dukungan akses permodalan dan pendanaan dalam meningkatkan kapasitas usaha nelayan.