DPR sebut paket kebijakan ekonomi ala Jokowi tak mampu dongkrak konsumsi masyarakat
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, katanya, investasi pun belum begitu menggembirakan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, katanya, investasi pun belum begitu menggembirakan.
"Iklim investasi mungkin dilihat oleh investor yang besar, masih belum cukup menarik. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).
Dia menuturkan, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan-kebijakan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mantan pejabat Kementerian ESDM ini seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 7 persen.
Hal itu sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. "Tapi kondisinya berbeda dengan yang diasumsikan. Saya melihat dari sisi investasi dan kegiatan ekonomi," katanya.
Kardaya menegaskan, cerminan dari kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dari konsumsi listrik untuk industri atau non rumah tangga yang mengalami penurunan. Dia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan atau daya beli, khususnya masyarakat ke bawah yaitu petani dan nelayan.
Menurutnya, saat ini petani belum merasakan dukungan yang dibutuhkan seperti dukungan pembiayaan. "Kami termasuk BI dan OJK, dan lain-lain minta serius mengadakan atau mendukung para petani ini dalam kaitannya dalam melakukan kegiatannya yaitu pendanaan," lanjutnya.
Hingga saat ini, katanya, belum ada lembaga pendanaan untuk kegiatan pertanian. Meskipun sebenarnya ada bank milik BUMN, seperti BRI, namun sistemnya mencari keuntungan.
"Saya lihat untuk Bank, yang dikhususkan seperti BRI itu bentuknya PT, itu cari keuntungan karena UU," pungkasnya.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Baca juga:
Pemerintah terbitkan regulasi kelola ekosistem mangrove
2030, pemerintah targetkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen
Pemerintah dinilai terlalu pesimistis targetkan nilai tukar 2018 Rp 13.500
Akhir September, lima ruas tol baru beroperasi
Ini penyebab utama lambatnya pembangunan rumah murah untuk masyarakat RI
Harga minyak dunia naik usai kilang AS kembali beroperasi