DPR sepakat RUU Pengampunan Pajak jadi beleid
"Secara mayoritas 9 dari 10 fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak."
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya setuju rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty disahkan menjadi undang-undang.
"Secara mayoritas 9 dari 10 fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak," ujar Ketua DPR-RI Ade Komarudin saat Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (28/10).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Hadir dalam forum pengambilan keputusan tersebut perwakilan pemerintah. Yaitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Adapun satu-satunya fraksi yang tidak setuju adalah Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, RUU menyebutkan tax amnesty meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Sementara, umumnya, praktek tax amnesty hanya menyasar PPh saja.
Perluasan objek pengampunan hingga kepada PPN dan PPnBM dinilai akan menggerus penghasilan negara.
Sehingga, Fraksi PKS mengusulkan pengampunan hanya terkait PPh saja.
(mdk/yud)