DPR Setujui Kucurkan PMN Rp73,62 Triliun untuk 10 BUMN di 2023
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN sebesar Rp73,62 triliun di 2023. PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN sebesar Rp73,62 triliun di 2023. PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung DPR RI, Senin (4/7).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kapan B.M. Diah menyerahkan naskah teks proklamasi ke pemerintah? Hampri 40 tahun B.M. Diah menyembunyikan secarik kertas tersebut sebelum akhirnya diserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
Rinciannya, PMN Tunai akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, Gardu Induk dan disribusi, termasuk didalamnya pelaksanaan Pgra Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
PT LEN INdustri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pemebangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, aunisi, medium tank, kendaraan temput dan modernisas senjata (pengembangan usaha).
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID Food sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan dalam rangka mempperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha). PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol trans sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan Tahap II.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariisata dan infrastruktur avias, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan pengembangan Usaha).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6 triliun yang akan digunakan untuk pelakaanaan penugasan penjaminam KUR yanh dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan). PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun yang akan dgunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
Perum DAMRI sebesar Rp867 miliar yang akan dignakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisns perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).
Perum Lembaga Penyelenggata Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM system (penugasan).
Selain itu, Haekal juga membacakan persetujuan terhadap usulan PMN Non Tunai kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Di antaranya, PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838,4 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikkan kinerja perusahaan.
"PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Kemudian, PT Rajawali Nusatara Indonesia (persero)/ID Food sebesar Rp2,6 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
Komisi VI DPR RI juga turut menyetujui adanya langkah aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN. Ini mencakup Krakatau Steel hingga Garuda Indonesia.
Rinciannya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam pertepel dengan metode privatisasi Right Issue yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub Klaster Semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1,98 triliun.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sampai dengan Rp2,98 triliun. PT Semen Kupang akan menjual saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam hal tambahan Penyertaan Modal Negara dari cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode right issue PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7,5 triliun; konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1 triliun oleh Pemerintah; penyertaan modal dari pemegang saham lain dan atau publik; serta konverssi utang menjadi saham dari nilai claim settlement kreditur," tuturnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)