DPR soal impor beras: Ini buat petani miskin dan menangis
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya.
"Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan seperti dikutip Antara, Sabtu (13/1).
-
Di mana Verrel Bramasta bertugas sebagai anggota DPR RI? Sebagaimana diketahui, Verrell resmi dinyatakan lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII. Ia mengalahkan sejumlah nama yang juga diusung PAN. Dapil ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kapan Bekasem diproses? Didiamkan selama Dua Bulan Menurut abdi dalem, proses pengawetan ikan ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan di ruangan Pungkuran Dalem Arum Keraton Kasepuhan.
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Mengapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Jadi, lanjut dia, kebijakan impor yang reaktif sangat tidak perlu karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.
"Yang namanya impor tidak bisa kita butuh saat ini lalu berasnya langsung ada saat ini juga, jadi buat apa impor kalau dua minggu lagi kita sudah mulai panen raya, itu sama saja buat petani miskin dan menangis," kata anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Kalbar itu.
Dia mengakui, kebijakan impor tidak selalu buruk, tapi tidak bisa kebijakan impor itu reaktif seperti sekarang. "Malah sebaliknya memukul petani yang akan panen raya saat beras impor mulai masuk," ujar Wakil Sekjen DPP PKB ini.
Kebijakan impor diambil harus dari setahun sebelumnya, berdasarkan data produksi dan konsumsi yang valid per minggu setahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pada minggu-minggu ke berapa suplai kurang.
"Seperti saat ini bila minggu pertama dan kedua bulan Januari suplai kurang, maka kebijakan impornya diambil satu bulan sebelumnya yakni November atau Desember tahun lalu sehingga tepat waktu dan menjawab kekosongan suplai," kata dia.
Dia menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid. "Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid," katanya.
Kalau tidak, ujar dia lagi, kasihan petani yang dari tahun ke tahun selalu digempur impor saat mau panen raya. "Kalau waktunya tidak tepat waktunya sama saja merusak, sama saja melawan nawacita," demikian Daniel Johan.
Baca juga:
5 Fakta di balik keputusan pemerintah impor beras saat Indonesia mampu swasembada
Harga beras naik namun tak untungkan petani daerah
Buka keran impor beras 500.000 ton, pemerintah Jokowi dinilai gagal swasembada pangan
Kemendag sebut impor beras khusus untuk kepentingan pengusaha
Petani curhat selalu rugi tiap pemerintah buka keran impor beras
Kemendag sebut impor beras khusus tak wajib dapat rekomendasi Kementan
Sejak impor diumumkan, Mendag Enggar klaim harga beras mulai turun