Draf RUU Tax Amnesty resmi dibawa ke Pleno
Ada dua fraksi setuju dengan catatan dan PKS tolak pengampunan pajak.
Setelah proses panjang selama periode April sampai Juni 2016, Draf Tax Amnesty akhirnya diketuk palu oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Selanjutnya, draf ini akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan dibawa ke sidang pleno yang nantinya akan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
"Alhamdulillah kita telah menyelesaikan draf RUU Pengampunan Pajak, meskipun dua fraksi yakni PDIP dan Demokrat setuju dengan catatan, namun fraksi PKS tidak menyetujui draf tersebut. Kami setuju tidak mengubah isi pasal-pasal yang ada dalam RUU ini," ujar Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit di Senayan, Jakarta, Senin (27/6).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
Adapun fraksi PKS tidak setuju karena dianggap jarang negara yang berhasil menerapkan kebijakan ini. PKS menilai keberhasilan tax amnesty hanyalah kesemuan belaka.
Sementara, Fraksi Demokrat setuju dengan catatan senada dengan PKS, bahwa penghapusan pengampunan pajak tidak dihapuskan semua karena tidak memberikan keadilan bagi para Wajib Pajak (WP).
"Jarang negara yang berhasil menerapkan tax amnesty. Selain itu, tax amnesty mencederai keadilan bagi pembayar pajak yang patuh," ujar Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram.
Lain hal dengan Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyetujui draf RUU tax amnesty dengan catatan, tarif uang tebusan pada tiga bulan pertama dan kedua ditingkatkan signifikan.
"Fraksi PDIP meminta tarif uang tebusan ditingkatkan dari dua persen menjadi 10 persen untuk pembayaran di tiga bulan pertama dan 15 persen untuk di tiga bulan berikutnya," pungkas Anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Agung Ray.
(mdk/sau)