Pangkas anggaran, mentan sebut setiap acara cukup konsumsi air putih
"Ini dana perjalanan dinas kami kurangi. Anggarannya untuk rakyat dan petani,"
Anggaran Kementerian Pertanian tahun ini menurun dari sebelumnya Rp 31,51 Triliun menjadi Rp 27,58 Triliun. Ini menyusul pemangkasan anggaran di tengah tahun sebesar Rp 3,92 triliun.
Kendati demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tak mengorbankan program-program yang berhubungan dengan pertanian rakyat. Pemangkasan hanya menyasar pada belanja operasional.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Ini dana perjalanan dinas kami kurangi. Setiap acara nggak ada nasi tumpeng, air putih saja selesai. Anggarannya untuk rakyat dan petani," katanya saat acara panen padi dan tanam benih di Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (25/7).
Justru, menurut Amran, anggaran untuk program pertanian mengalami peningkatan. Ini terlihat dari anggaran bantuan pertanian yang naik signifikan dari sebelumnya hanya cukup untuk pengadaan 4 ribu unit pada 2014 menjadi 80 ribu unit setahun kemudian.
Terkait anggaran bantuan pertanian ini, Amran mengaku pernah ditegur Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Wapres keberatan jika Kementan mencabut bantuan pertanian di sepuluh kabupaten di Indonesia.
"Jadi Pak Wapres ini keberatan kenapa anggaran bantuan alat pertanian dicabut. Saya waktu itu lagi makan tiba tiba dipanggil."
Amran menjawab, pihaknya bakal mengevaluasi pencabutan bantuan pertanian tersebut. Namun, dia juga menjelaskan bahwa pencabutan bantuan pertanian merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Ini kan perintah presiden. Anggaran bantuan sepuluh desa itu dicabut karena hasil panen mereka turun. kalau hasil panen meningkat, maka anggaran bantuan ditingkatkan, dan begitu juga sebaliknya," jelas Amran kepada Wapres JK kala itu.
Mendengar penjelasan Amran, JK akhirnya mendukung pencabutan bantuan pertanian.
"Akhirnya Wapres JK bilang 'sudah benar pak menteri'. Produksi naik anggaran pasti akan naik. Kalau produksi turun, anggaran daerah tersebut digeser ke daerah tetangga."
Baca juga:
Hemat anggaran, mobil dinas pejabat cukup sewa dan tidak perlu beli
Anggota Komisi II DPR puji penghematan anggaran Kemendagri
Menteri Susi minta Rp 10,76 triliun & fokus pada 10 program di 2017
Anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas Rp 42,4 M dalam RAPBNP 2016
'Banyak keluhan warga, anggaran KY dan Komnas HAM layak disunat'
Misbakhun nilai pemotongan anggaran beri sinyal buruk ke investor