ESDM bakal gandeng Pemda, wajibkan kendaraan dinas pakai gas
Demi percepatan pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi jalan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berupaya memercepat pemanfaatan bahan bakar gas (BBS) pada kendaraan. Salah satu caranya, mewajibkan kendaraan dinas menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tersebut.
"Kami mewajibkan kendaraan dinas yang ada di industri migas. Kami juga akan bekerja sama dengan pemda untuk kendaraan dinasnya menggunakan gas, dimana pemerintah pusat memberikan bantuan converter kit untuk kendaraan umum dan gas. Kami harap daerah juga berikan bantuan converter kit ini," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, Jakarta, Selasa (25/4).
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
Saat ini, kata Wiratmaja, gas baru dimanfaatkan oleh transportasi umum. semisal, bajaj, dan transjakarta.
"Kami berharap kendaraan pribadi semakin banyak yang menggunakan gas. Sehinga udara di kota besar seperti Jakara, Surabaya, jadi lebih bersih," katanya.
"Disisi lain kami dorong produsen mobil segera dengan adanya dispenser gas di berbagai tempat bisa segera memproduksi mobil yang menggunakan gas."
Dia menyebut sejumlah negara sukses menggiring penduduknya beralih dari bahan bakar minyak ke gas. Diantaranya, Tailand, Iran, Bangladesh, dan China.
"Misalkan jumlah SPBG di Iran itu 200-an, kendaraan yang sudah gunakan gas 4 juta. begitu juga di Thailand, jumlah SPBG 470 dan jumlah kendaraannya sudah hampir 500 ribu," katanya.
(mdk/yud)