Pemerintah Kini Punya Kartu Kredit, Bisa Untuk Beli Produk UMKM dan Perjalanan Dinas
Fitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.
Bank Indonesia akan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization, pada Jumat 2 Agustus 2024.
"Besok kami juga akan luncurkan pengembangan Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah dengan fitur online virtual card tokenization," kata Gubenrur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta, Kamis (1/8).
- OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan, Penyaluran Kredit ke UMKM Bakal Lebih Mudah
- UMKM Beralih ke Transaksi Online Makin Ramai, Bisnis Kurir Ekspedisi Kecipratan Cuan
- Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP
- Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Perry mengatakan, adapun fitur QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, bukan hanya untuk perjalanan saja, melainkan untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa.
Adapun tujuan lainnya peluncuran KKI segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization, untuk mensinergikan program Pemerintah dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia, kemandirian dan kedaulatan, dan akseptasi digitalisasi UMKM.
"Dengan demikian mendorong inklusi dan digitalisasi UMKM," ujarnya.
Sebagai informasi, KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.
Adapun dalam kesempatan ini, BI meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Online Payment, dalam penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024.
"Sebagai kelanjutan dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional difokuskan pada lima inisiatif," ujarnya.
Pertama, membangun dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran ritel serta mengundang pelaku usaha sistem pembayaran swasta untuk berkolaborasi dalam fast payment BI.
Kedua, memodernisasi infrastruktur wholesale.
Ketiga, penguatan infrastruktur data sistem pembayaran bank maupun non bank.
Keempat, membangun infrastruktur perluasan akses dengan mengkonsolidasi industri sistem pembayaran antara big player dan small player sehingga terwujud ekosistem sistem pembayaran digital yang inklusif.
Kelima, pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai manifestasi peranan BI meningkatkan efisiensi pembayaran domestik dan kebijakan moneter.