Gaji setara swasta, jumlah PNS akan berkurang
Penyetaraan gaji PNS dengan swasta juga akan menekan anggaran pegawai karena produktivitas akan meningkat.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan baru ini, pemerintah menyebut akan menyetarakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pegawai swasta. Hal ini dilakukan agar kinerja menjadi lebih baik, pasalnya banyak masyarakat yang berpikir gaji PNS masih kecil ketimbang swasta dan menyebabkan kerja tidak maksimal.
Direktur Indef Eni Sri Hartati mendukung recana reformasi birokrasi yang diusung pemerintah ini. Menurutnya, cara ini akan mampu menekan anggaran pegawai karena produktivitas akan meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas kerja, maka pegawai yang bekerja akan mulai berkurang.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Bagaimana cara kerja PNS yang fleksibel diterapkan? Dalam Perpres 21/2023 ditegaskan bahwa pegawai ASN atau PNS dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. Adapun jenis pekerjaan dan pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi.
-
Apa yang dimaksud dengan PPS Pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Siapa yang bertugas membentuk PPS? Panitia Pemungutan Suara, atau yang biasa disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
"Kalau seperti itu sangat efektif, porsi gaji pegawai bisa dihemat, memang secara per unit gajinya naik tapi jumlah pegawainya berkurang," jelas Eni kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (17/5).
Eni mengatakan, kinerja PNS saat ini masih sangat kurang maksimal. Misalnya dalam pengurusan surat-menyurat, PNS masih harus mengerjakan bersama-sama dan memakan proses yang sangat lama. Hal ini sangat berbeda dengan pelayanan swasta yang hanya dilayani beberapa orang saja dan urusan lebih cepat selesai.
"Secara per unit gajinya naik tapi jumlahnya berkurang. Swasta satu divisi paling yang handle 2-3 orang selesai, kalau PNS satu ruangan yang isinya berpuluh-puluh orang, urusan kita seminggu juga ga beres," jelasnya.
Jika aturan ini nantinya diimplementasikan, Eni berharap produktivitas PNS Indonesia bisa meningkat tajam. Peningkatan produktivitas PNS bisa dilihat jelas dengan cepat atau lambatnya dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Jika gaji PNS disamakan dengan swasta, maka PNS juga harus siap pulang kerja pukul 17.00 WIB.
"Sekarang mereka kerja masih bisa hangout. Swasta urusan 1 hari beres. Kalau urusan dengan PNS, administratif juga pelayanannya harus bisa mengikuti itu (swasta). Sekarang bisa ga urus KTP atau surat pindah dalam sehari selesai?," tambahnya.
"Gaji disamakan tanggung jawab disamakan, kinerja disamakan, birokrasi efisien. Porsi anggaran pegawai nanti akan berkurang," tutupnya.
(mdk/idr)