Hapus Pajak Barang Mewah Kapal Pesiar, Pemerintah Raup Rp 6,17 T per Tahun
Pemerintah tengah mempersiapkan aturan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Yacht. Ditargetkan aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ini keluar pada kuartal I tahun ini. Menko Luhut meminta semua pihak yang terlibat dalam pembahasan aturan ini agar bekerja lebih intensif.
Pemerintah tengah mempersiapkan aturan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Yacht. Ditargetkan aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ini keluar pada kuartal I tahun ini.
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan penerimaan negara akan lebih tinggi jika PPnBM Yacth dihapuskan. Berdasarkan hitungan Kementerian Pariwisata, penerimaan negara yang dapat diraup dengan penghapusan PPnBM Yacht adalah sebesar USD 443 juta atau setara Rp 6,17 triliun (Rp 13.940 per USD).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Kapan Gewa lahir? Mutia mengungkapkan bahwa anaknya yang lahir pada 28 Februari 2020 sudah semakin besar dan dapat memilih pakaian yang ingin dikenakannya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
"Pariwisata bilang kalau itu dibebaskan kita bisa dapat USD 443 juta per tahun. Jadi lebih. Nah seperti ini bertahun-tahun kita biarkan," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Kamis (31/1).
"Dari macam-macam orang yang datang bawa yacht-nya kemari, maintenancenya, beli bensin dia, sewa makan. Itu hitungan pariwisata," lanjut Menko Luhut.
Nilai tersebut, lanjut dia, tentu jauh lebih besar dari penerimaan negara yang berasal dari pengenaan PPnBM selama ini. "Yacht itu kan pembayarannya paling kita terima Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar setahun," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam pembahasan aturan ini agar bekerja lebih intensif. Dengan demikian aturan ini dapat rampung secepatnya. "Kalau saya mau sih bisa bulan ini sudah selesai di kita, bisa ketemu Presiden. Karena itu bukan persoalan baru, bertahun-tahun itu tidak beres," jelas dia.
"Saya bilang tadi sama mereka, jangan bilang ini cepat-cepat, memang sudah terlambat. Saya bilang tanggal 14 Februari kita mau liat finalisasi penghapusan pajak nya," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Jokowi Target Penghapusan PPnBM Kapal Pesiar Mewah Selesai Awal Tahun Ini
Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya Soal Pajak Perikanan
Tingkatkan Investasi Asing, Pemerintah Diminta Lebih Agresif Beri Insentif
Tak Banyak Dipahami, Utang Diakui Menteri Sri Mulyani Sedang Dijadikan Bahan Kampanye
Wapres JK Tegaskan Jika Utang Negara Tidak Dipakai Untuk Foya-foya
KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin
Tembus Rp 4.418 Triliun, Masih Bisakah Utang Pemerintah Turun?