Harga Beras Kembali Naik, Menteri Tito Ingatkan Kepala Daerah Tak Jual Sawah ke Pengembang

Sepekan terakhir harga beras di tingkat konsumen mengalami tren kenaikan. Kenaikan harga beras ini langsung menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Kita melihat di minggu kedua Juli, kita sudah lihat beras merangkak naik. Beras terjadi kenaikan harga di 113 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota," ujar Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (15/7).

Tito khawatir kenaikan harga beras ini akan berlangsung lama karena saat ini sudah mulai memasuki musim kering.

Terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.

Lonjakan harga beras jadi hal yang patut disikapi bersama. Khususnya melalui program swasembada beras yang diusung pemerintah pusat.

Caranya dengan impor beras sebagai ban serep jika produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Oleh karenanya, Tito meminta seluruh kepala daerah tetap menjaga luas lahan sawah di wilayahnya. Dengan cara bisa tahan dari godaan pihak pengembang yang kerap mengiming-imingi uang untuk pemasukan daerah.

"Tapi langkah utama, yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras kita meningkat. Satu adalah lahan sawah yang sudah ada jangan sampai dikonversi ke penggunaan lainnya, seperti untuk komersial, pemukiman, dan lain-lain,"

ungkapnya.

Tito mewanti-wanti agar kepala daerah maupun jajarannya tidak tergoda untuk menjual lahan pertanian demi bisnis lain. Mengingat hal tersebut bisa berdampak terhadap hasil produksi pangan.

"Ini akan membuat produksi kita menurun, dan godaannya tinggi untuk rekan-rekan kepala daerah, karena banyak pengembang/industri yang mau melobi, dan lain-lain," kata Tito.

merdeka.com

Lebih lanjut, ia juga meminta insan daerah memperhatikan beberapa hal untuk menjaga produksi beras. 

Mulai dari program pompanisasi yang digelontorkan Kementerian Pertanian, hingga mendorong pemanfaatan pupuk subsidi lebih masif.

merdeka.com

Tito memohon agar urusan pangan tersebut tetap jadi perhatian utama seluruh kepala daerah definitif maupun penjabat (Pj) di tengah persiapan menuju Pilkada.

"Masalahnya ini melibatkan rantai yang panjang, sehingga perlu tepat sasaran di petani yang betul-betul membutuhkan (pupuk) subsidi itu. Kami khawatir kalau nanti rekan-rekan semua sibuk, sibuk Pilkada macam-macam. Tapi tolong persoalan ini dijadikan prioritas, masalah beras produksi ini," tegasnya.

"Tolong nanti di-follow up dengan rapat internal, terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing, kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh petani, ini menjadi prioritas," 

kata Tito.

merdeka.com