Hingga Agustus 2019, Utang Pemerintah Naik Menjadi Rp4.680 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2019 sebesar Rp4.680,19 triliun. Angka ini naik Rp76,57 triliun juga dibandingkan posisi utang pemerintah di akhir Juli 2019 sebesar Rp4.603,62 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2019 sebesar Rp4.680,19 triliun. Angka ini naik Rp76,57 triliun juga dibandingkan posisi utang pemerintah di akhir Juli 2019 sebesar Rp4.603,62 triliun.
Berdasarkan data 'APBN Kita Edisi September' utang pemerintah berasal dari dua sumber, yakni utang yang berasal dari pinjaman sebesar Rp798,28 miliar dan surat berharga negara (SBN) berjumlah Rp3.881,91 triliun.
-
Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian atau tes yang bisa Anda ambil untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan. UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang berarti Anda akan menggunakan perangkat komputer selama ujian, dan bukan dengan pensil serta lembar jawaban.
-
Apa yang dirayakan di UGM pada tanggal 19 Desember? Tepat pada hari ini, 19 Desember, UGM merayakan ulang tahun yang ke-74.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan UTBK dilakukan? Setiap pelajar yang yang mendaftar jalur SNBT harus mengikuti UTBK untuk menentukan lolos atau tidak di PTN pilihannya.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
Porsi pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,69 triliun dan pinjaman luar negeri Rp790,59 triliun. Jika dirinci, pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp316,37 triliun, multilateral Rp435,13 triliun, dan komersial Rp39,09 triliun.
Sementara, porsi surat berharga negara (SBN) terdiri dari denominasi rupiah dan valas. Adapun SBN denominasi rupiah jumlahnya mencapai Rp2.833,43 triliun yang terdiri dari surat utang negara (SUN) Rp2.343,65 triliun dan SBSN Rp489,78 triliun.
Sedangkan untuk denominasi valas sebesar Rp1.032,6 triliun yang terdiri dari SUN Rp832,08 triliun dan SBSN Rp216,4 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,80 persen.
Baca juga:
Defisit APBN per Agustus 2019 Naik 32 Persen Capai Rp199,1 Triliun
Miliuner: Kerja Sama dengan China Akan Menambah Kemiskinan
Survei: Rata-Rata Milenial AS Punya Utang Rp392 Juta
Menkeu Sindir Pemda Lebih Suka Andalkan APBN Bangun Infrastruktur
Utang Luar Negeri Naik 10,3 Persen Tembus Rp5.545 Triliun
Kembali Dikritik, Utang Pemerintah di 2020 Dinilai Tak Produktif
Bank Dunia Siap Beri Utang USD 2 Miliar ke Indonesia
Utang Januari-Agustus 2019 Capai 284,78 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp284,78 triliun atau 79,3 persen target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp290,74 triliun atau 74,7 persen target dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp5,97 triliun atau 20,1 persen target APBN.
"Realisasi pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri, namun sebaliknya, untuk Pinjaman Dalam Negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hingga akhir Juli 2019, pemerintah telah membayarkan cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN. Sementara cicilan pokok pinjaman luar negeri telah dibayarkan sebesar Rp49,29 triliun atau 54,5 persen target APBN.
Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri mencapai Rp1 triliun atau 51,1 persen target APBN dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp42,90 triliun atau 71,2 persen target APBN.
Menurut dia, realisasi pembiayaan utang yang telah mencapai Rp284,78 triliun hingga akhir Agustus 2019 sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak, seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Di tengah terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah serta didorong oleh kebutuhan belanja produktif yang tidak bisa ditunda, utang menjadi alat pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut," ungkapnya.
Utang Diarahkan ke Kegiatan Produktif
Pemerintah mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yang diwujudkan dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional. Dari sisi pembiayaan berbasis syariah, pemerintah juga terus mengembangkan berbagai terobosan seperti penerbitan Project Financing Sukuk dan Green Global Sukuk.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), efisien, dan terukur (akuntabel) dalam mengelola utang, yang digambarkan pada strategi jangka menengah dan tahunan untuk mendukung pengadaan Pembiayaan dengan biaya minimal dan risiko yang terkendali.
Strategi tersebut tercermin dalam portofolio utang pemerintah yang selalu mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap. "Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN secara dalam jaringan (online)," tandasnya.
(mdk/bim)