Hingga Juli 2019, Pemerintah Habiskan Rp92 triliun untuk Subsidi
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp68,11 triliun dan subsidi non-energi Rp24,09 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp92,20 triliun. Angka tersebut mencapai 41,10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp68,11 triliun dan subsidi non-energi Rp24,09 triliun.
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Kenapa Pertamina Patra Niaga menambah stok di SPBU dan agen LPG? Di seluruh lembaga penyalur baik SPBU dan Agen LPG, stok juga ditambah 2-3 hari dari normal untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga melakukan inovasi dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi? “Pertamina secara berkelanjutan akan memonitor dan mengevaluasi proses distribusi subsidi energi. Inovasi akan terus dilakukan. Semua ini tujuannya agar subsidi energi tepat sasaran yang kemudian dapat membantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan BBM dan LPG subsidi tepat sasaran? Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran. Besaran kuota subsidi BBM dan LPG pada tahun 2024 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023.
"Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 lebih tinggi Rp0,94 triliun atau 1,03 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).
Selain membelanjakan subsidi energi, pemerintah juga menggelontorkan Rp75,08 triliun untuk bantuan sosial hingga Juli 2019. Angka tersebut 73,6 persen dari pagu atau meningkat sebesar 33,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun," jelas Askolani.
Bantuan sosial antara lain melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019, realisasi bantuan pangan, dan realisasi Bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi.
Program bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah secara tepat waktu memberi andil dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Sebagai informasi, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, menurun 0,25 poin dibandingkan periode September 2018.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio ketimpangan (GINI) turun menjadi 0,382 atau menurun 0,002 poin dibandingkan periode September 2018.
Baca juga:
2020, Pemerintah Pangkas Subsidi Energi Jadi Rp 137,5 Triliun
Jokowi Sebut Sistem Penyaluran Subsidi Pupuk, BBM dan LPG 3 Kg Harus Diperbaiki
DPR Minta Pemerintah Kurangi Subsidi Energi dan Alihkan ke Infrastruktur Gas Bumi
Subsidi Solar 2020 Dipangkas, Pertamina Bakal Bahas Penyesuaian Harga Ke Pemerintah
Pemerintah Habiskan Rp71,88 Triliun untuk Subsidi Energi Hingga Juni 2019
Penyaluran Tepat Sasaran, Pemerintah Hemat Rp30 Triliun Subsidi Elpiji