Hingga Mei 2017, PT PP raih kontrak baru senilai Rp 12,6 triliun
Hingga Mei 2017, PT PP (Persero) Tbk berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp 12,6 triliun. Angka ini naik hingga 77 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 7,1 triliun.
Hingga Mei 2017, PT PP (Persero) Tbk berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp 12,6 triliun. Angka ini naik hingga 77 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 7,1 triliun.
"Kontrak baru Perseroan sampai dengan akhir bulan Mei 2017 sudah mencapai 31 persen dari total target yang ditetapkan Perseroan sepanjang tahun ini, yaitu sebesar Rp 40,6 triliun," ujar Direktur Utama PT PP Tumiyana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/6).
Pencapaian kontrak baru sebesar Rp 12,6 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru induk perseroan sebesar Rp 10,9 triliun dan anak usaha sebesar Rp 1,7 triliun. Komposisi kepemilikan perolehan kontrak baru pada Mei 2017 berasal dari BUMN sebesar 71 persen, swasta 16 persen dan Pemerintah 13 persen.
Sedangkan untuk jenis pekerjaan, yaitu Gedung sebesar 40 persen, EPC 36 persen, jalan dan jembatan 13 persen dan bangunan air 12 persen. "Dengan mengantongi kontrak baru hingga Mei 2017 sebesar Rp 12,6 triliun, manajemen perseroan optimistis target kontrak baru 2017 sebesar Rp 40 triliun ini dapat terlampaui," katanya.
Tumiyana menegaskan target kontrak baru pada tahun 2017 ini meningkat sekitar 25 persen dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 32,6 triliun. Dengan adanya peningkatan kontrak baru ini, perseroan memperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 1,5 triliun atau meningkat sekitar 50 persen dibandingkan perolehan laba tahun 2016 sebesar Rp 1 triliun.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pertamina Patra Niaga mengawali tahun 2024 dengan melakukan pengisian bahan bakar untuk kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali (1/1).
Baca juga:
PGN gandeng Jasa Tirta II bangun infrastruktur gas bumi
Senegal kepincut kapal, pesawat dan tanker buatan anak negeri
2019, PLN optimis 98 persen desa di Sumatera dialiri listrik
Ekspansi kredit, BNI terbitkan obligasi Rp 10 triliun
PP 72 Tahun 2016 jadi rujukan perbesar skala BUMN hadapi globalisasi
Butuh ketegasan tindak 222 komisaris BUMN rangkap jabatan
25 BUMN beri 112.362 orang mudik gratis ke Sumatera hingga Papua