India Larang Ekspor Beras, Begini Dampaknya ke Indonesia

India Larang Ekspor Beras, Begini Dampaknya ke Indonesia

Pemerintah India secara resmi melakukan pelarangan ekspor besar putih non-basmati mulai 20 Juli 2023 lalu. Larangan tersebut berlangsung setelah hujan lebat yang melanda tanaman padi mereka. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka mengamankan pasokan sekaligus mengendalikan harga beras non basmati dalam beberapa waktu terakhir.

Lantas bagaimana dampak kebijakan pelarangan ekspor beras kepada Indonesia?

"Rangkaian kebijakan ini bisa dipahami sebagai respon India atas kondisi dalam negeri, Tahun lalu itu karena respons atas berbagai dampak anomali cuaca dan iklim di negara itu. Kali ini India menutup ekspor sebagai respon atas iklim ekstrim berupa El Nino,"

ujar Khudori kepada Merdeka.com, Kamis (27/7).

Walaupun India telah resmi melarang ekspor berasnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat meneken kontrak untuk membeli 1 juta ton beras dengan India.

Beras itu nantinya akan dikirim ke Indonesia, bila benar-benar membutuhkan. Tetapi beras tidak akan dikirim jika Indonesia tak memerlukannya.

"Ini sebagai antisipasi, kalau-kalau El Nino berdampak besar. Setidaknya kita sudah punya solusi yang siap dieksekusi," kata Khudori.

Khudori mengatakan India memang negara eksportir beras terbesar yang mengambil pangsa sekitar 40 persen. Namun dampak kebijakan India ke harga beras di Indonesia belum terasa. Alasannya, impor Indonesia dari India tidak besar. Apalagi sebagian besar beras patahan atau menir konsumennya industri. Kedua, dampak ke harga akan terasa kalau cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog rendah. Penyebabnya karena terkuras untuk operasi pasar atau intervensi pasar lainnya.

"Hari-hari ini intervensi lewat operasi pasar, setahu saya belum besar. Makanya stok CBP masih cukup lumayan, sekitar 700-an ribu ton," kata dia.

Sebenarnya, kata Khudori, stok beras tersebut tidak besar. Namun kalau CBP tidak berkurang, maka tidak ada dorongan bagi pemerintah untuk mengimpor beras.

"Jumlah CBP akan berangsur membesar. Ini akan menjadi psikologi pasa dan membuat harga lebih terjaga," tutup Khudori.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023, pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," demikian penugasan tersebut dikutip merdeka.com, Senin (27/3).